HEADLINE NEWS

Dewan Pers

Dewan Pers pertama kali dibentuk tahun 1968. Pembentukannya berdasar Undang-Undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang ditandatangani Presiden Soekarno, 12 Desember 1966. Dewan Pers kala itu, sesuai Pasal 6 ayat (1) UU No.11/1966, berfungsi mendampingi pemerintah, bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. Sedangkan Ketua Dewan Pers dijabat oleh Menteri Penerangan (Pasal 7 ayat (1)).

Pemerintahan Orde Baru —melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, yang ditandatangani Presiden Soeharto 20 September 1982— tidak banyak mengubah keberadaan Dewan Pers. Kedudukan dan fungsinya sama: lebih menjadi penasehat pemerintah, khususnya kantor Departemen Penerangan. Sedangkan Menteri Penerangan tetap merangkap sebagai Ketua Dewan Pers.

Perubahan yang terjadi, menurut UU No. 21 Tahun 1982 tersebut, adalah penyebutan dengan lebih jelas keterwakilan berbagai unsur dalam keanggotaan Dewan Pers. Pasal 6 ayat (2) UU No. 21 Tahun 1982 menyatakan “Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi pers, wakil Pemerintah dan wakil masyarakat dalam hal ini ahli-ahli di bidang pers serta ahli-ahli di bidang lain”. Undang-Undang sebelumnya hanya menjelaskan “anggota Dewan Pers terdiri dari wakil-wakil organisasi pers dan ahli-ahli dalam bidang pers”.

Perubahan fundamental terjadi pada tahun 1999, seiring dengan terjadinya pergantian kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang diundangkan 23 September 1999 dan ditandatangani oleh Presiden Bacharudin Jusuf Habibie, Dewan Pers berubah menjadi Dewan Pers (yang) Independen. Pasal 15 ayat (1) UU Pers menyatakan “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen”.

Fungsi Dewan Pers Independen tidak lagi menjadi penasehat pemerintah tapi pelindung kemerdekaan pers. Hubungan struktural antara Dewan Pers dengan pemerintah diputus, terutama sekali dipertegas dengan pembubaran Departemen Penerangan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Tidak lagi ada wakil pemerintah dalam keanggotaan Dewan Pers seperti yang berlangsung selama masa Orde Baru. Meskipun pengangkatan anggota Dewan Pers tetap melalui Keputusan Presiden, namun tidak ada lagi campur tangan pemerintah terhadap institusi maupun keanggotaan Dewan Pers yang independen. Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers tidak lagi dicantumkan dalam Keputusan Presiden namun diputuskan oleh seluruh anggota Dewan Pers dalam Rapat Pleno.

Anggota Dewan Pers yang independen, menurut UU Pers Pasal 15 ayat (3), dipilih secara demokratis setiap tiga tahun sekali, yang terdiri dari: “(a) Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; (b) Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; dan (c) Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers”.*

 

ANGGOTA DEWAN PERS

281884Bagir Manan (Ketua)

Anggota Dewan Pers dari unsur tokoh masyarakat untuk periode kedua. Ia sangat dikenal sebagai Ketua Mahkamah Agung (2001-2008). Sebelumnya menjabat Direktur Perundang-undangan Departemen Kehakiman (1990-1995), Dirjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman (1995-1998). Ia Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Alumnus Master of Comparative Law, Southern Methodist University Law School Dallas, Texas, AS dan Meraih gelar Doktor Hukum Tata Negara di Unpad (1990). Pernah menjadi Anggota DPRD Kotamadya Bandung, Anggota Komisi Ombudsman Nasional, dan Rektor Universitas Islam (Unisba) Bandung. Sejak 1987 menjadi penulis dan editor puluhan buku tentang hukum dan ketatanegaraan. Mendapat penghargaan “Distinguished Alumni Award” dari Southern Methodist University Dedman School Of Law, Texas, USA.

 

972116Margiono (Wakil Ketua)

Anggota Dewan Pers dari unsur wartawan untuk periode kedua. Terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2008-2013, sebelumnya adalah Ketua Bidang Daerah. Alumnus Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung (1982) ini tahun 1984 mulai menjadi wartawan di harian Jawa Pos, Surabaya, dan lima tahun kemudian menjadi Pemimpin Redaksi. Pernah menjadi Pemimpin Redaksi majalah D&R. Saat ini menempati posisi Direktur Jawa Pos Group dan Direktur Utama Rakyat Merdeka Group. Ia Ketua Presidium Ikatan Pelajar Pekerja Sosial Profesional Indonesia dan Sekjen Presidium Pembentukan Kota Tangerang Selatan.

 

696465Anthonius Jimmy Silalahi (Anggota)

Anggota Dewan Pers dari unsur pimpinan perusahaan pers. Sejak tahun 2003 menjadi Direktur Eksekutif Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), organisasi pertelevisian dengan jumlah anggota terbesar tempat bergabungnya puluhan perusahaan televisi lokal yang tersebar di berbagai daerah di tanah air. Saat ini menjadi Manager Usaha Bali TV (PT. Bali Ranadha Televisi) dan Direktur Eksekutif Indonesia Network. Dunia pers dan penyiaran telah digelutinya sejak tahun 1996, diawali sebagai kontributor di surat kabar Jawa Pos wilayah Kaltim, sekaligus penyiar Radio Universitas Mulawarman. Kemudian berlanjut di Radio Gema Nirwana FM, Radio Paras FM, Radio Smart FM Network. Ia juga menjadi presenter beberapa program talkshow di TVRI Nasional. Terlibat dalam Tim Nasional Migrasi Sistem Penyiaran Analog ke Digital Departemen Kominfo (2005-2006). Hingga sekarang masih aktif menjadi konsultan media dan kehumasan di sejumlah lembaga. Surel: jimsilalahi@yahoo.com

 

863590I Made Ray Karuna Wijaya (Anggota)

Anggota Dewan Pers. Akrab dipanggil Ray Wijaya. Saat ini menjabat sebagai Pemimpin Redaksi, Vice President News dan Corporate Secretary di MNCTV. Memulai karir di bidang pers penyiaran sejak 1992 ketika menjadi Reporter dan Asisten Produser SCTV di Surabaya. Dari SCTV, Ray Wijaya pindah ke RCTI di Jakarta pada 1993. Alumnus Universitas Udayana Bali tahun 1991 ini pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat. Sempat bergabung di Jurusan Komunikasi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia dan saat ini mengikuti program MM Eksekutif di Sekolah Tinggi Manajemen PPM Jakarta. Pernah mengikuti sejumlah program pelatihan di dalam dan luar negeri, antara lain, Pelatihan Jurnalistik TV di BBC International di London (1996) dan  Leadership for Environment and Development Programme (LEAD International ). Dipercaya menjadi juri di International Emmy Award di Bangkok (2012). Surel: ray.wijaya@mnctv.com

 

178241Imam Wahyudi (Anggota)

Anggota Dewan Pers dari unsur wartawan. Pada tahun 1987 mulai bekerja di bidang kewartawanan dengan menjadi koresponden Harian Sore Wawasan, Semarang, dan berlanjut di majalah berita ekonomi Prospek (1990-1994). Karir sebagai jurnalis TV dimulai di RCTI (1994-2006), di antaranya sebagai Wakil Pemimpin Redaksi. Bagian dari tim awal yang membidani kanal berita 24 jam Astro Awani Indonesia. Sekarang menjadi Produser Eksekutif PT. Content Creative Indonesia (CCI) yang memproduksi program informasi untuk televisi, siber dan mobile. Selain itu, menjadi Pembina Program Jurnalistik di NewsShinta Radio Network yang bermarkas di Bandung. Alumnus Jurusan Komunikasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (1990) ini pernah memimpin Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat (2005-2012). Surel: imam_wahyudi2001@yahoo.com; twitter @ImamW_awaniers

 

896567Muhammad Ridlo Eisy (Anggota)

Anggota Dewan Pers dari unsur pimpinan perusahaan pers untuk periode kedua. Ketua Harian Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat. Pernah menjabat sebagai Direktur PT. Galamedia Bandung Perkasa yang menerbitkan harian Galamedia. Menjadi wartawan harian Pikiran Rakyat sejak 1982, kemudian Kepala Bagian Keuangan, dan saat ini menjadi anggota Dewan Redaksi di harian terbesar di Jawa Barat tersebut. Pernah belajar di Teknik Geologi ITB dan MBA di Sekolah Tinggi Manajemen Bandung (STMB) Yayasan Telkom. Pernah juga Mengajar di Universitas Pasundan dan Universitas Komputer Indonesia Bandung. Selain sebagai wartawan, ia juga penyair. Aktif di Pramuka, sekarang menjadi anggota Majelis Pembimbing Daerah Jawa Barat (2010-2015). Ketua Harian Pengurus Percasi Jawa Barat (2006-2010). Bukunya berjudul Peranan Media dalam Masyarakat diterbitkan tahun 2007. Surel: ridlo_eisy@yahoo.com; Twitter:  @Ridlo_Eisy

 

212191Ninok Leksono (Anggota)

Anggota Dewan Pers dari unsur tokoh masyarakat. Saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Multimedia Nusantara. Sejak tahun 1981 memulai karir di harian Kompas. Menempuh pendidikan formal di Jurusan Astronomi Institut Teknologi Bandung (1981), berlanjut ke Department of War Studies, Kings College, London (1989). Gelar doktor diraihnya dalam bidang ilmu politik di Universitas Indonesia (1992). Mengikuti Eisenhower Fellow, USA, (1993). Menerima sejumlah penghargaan, antara lain, dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) karena kontribusinya Memajukan Sains (2008); Dewan Pers – Unesco Award untuk bidang kebebasan pers (2009); Adiwarta Rekayasa Award dari Persatuan Insinyur Indonesia untuk karya tulis bidang teknis/rekayasa (2010). Pernah jadi anggota Dewan Riset Nasional (1999-2011). Menjadi Anggota Dewan Pendidikan Tinggi (sejak 2009), Komite Inovasi Nasional (KIN) (sejak 2010), dan hingga sekarang menjadi dosen tidak tetap Jurusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Surel: ninok@hotmail.com

 

516885Nezar Patria (Anggota)

Anggota Dewan Pers dari unsur wartawan. Saat ini menjabat sebagai redaktur pelaksana VIVA.co.id. Mulai menjadi wartawan saat bergabung di Majalah DR (1999-2000), kemudian berlanjut di Majalah TEMPO hingga 2008. Alumnus Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1997), dengan fokus studi filsafat politik, dan meraih gelar MSc untuk politik dan sejarah internasional di London School of Economics (LSE), Universitas London, Inggris (2007). Menjadi pemenang Journalism for Tolerance Prize yang digelar International Federation of Journalist (IFJ) di Manila, Filipina, untuk liputan investigasi kerusuhan Mei 1998 yang dimuat di Majalah TEMPO. Terpilih sebagai Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia periode 2008-2011. Anggota tim misi pembebasan wartawan RCTI Feri Santoro di Aceh yang disandera Gerakan Aceh Merdeka (2004). Tercatat sebagai editor jurnal pemikiran sosial dan ekonomi Prisma (LP3ES), serta menulis sejumlah buku antara lain “Negara dan Hegemoni Menurut Antonio Gramsci” (1999, bersama Andi Arief). Artikelnya bersama Agus Sudibyo, “The Television Industry in Post Authoritarian Indonesia” dimuat di Journal of Contemporary Asia, Oxford, Inggris (2013). Surel: nezar.patria@gmail.com; twitter @nezarpatria

 

2235Yosep Adi Prasetyo (Anggota)

Anggota Dewan Pers dari unsur tokoh masyarakat yang biasa dipanggil Stanley. Mantan Wakil Ketua dan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2007-2012 ini adalah alumnus Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Ia pernah menjadi Direktur Eksekutif Institut Studi Arus Informasi (ISAI), Direktur PT MELIN yang membawahi KBR 68H dan Radio Namlapan dan kemudian Direktrur School for Boradcast Media (SBM). Salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Ikut mendirikan berbagai organisasi seperti PBHI, Tim Relawan Kemanusiaan (TRUK), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), ProPatria, Cinema Society, ELKASA, DEMOS, IMSS, dan masih menjadi anggota board di sejumlah organisasi antara lain di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), anggota Dewan Pakar INTI, anggota Dewan Pakar Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA).

Sejak awal 1990 menjadi pembicara di berbagai forum. Mulai pelatihan hingga workshop dan seminar, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, dengan topik sekitar media, jurnalisme, konflik, kekerasan, HAM, dan reformasi sektor keamanan. Menjadi ombudsman di majalah Acehkita (2003-2007) dan di tabloid Suara Perempuan Papua sejak 2004 hingga sekarang. Pernah menjadi pengajar tamu di sejumlah perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dan sampai sekarang masih mengajar di Fikom Universitas tarumanagara, Jakarta.

Pada 2000 hingga awal 2005 menjadi anggota Tim Pokja Reformasi POLRI yang dibentuk POLRI-Kemitraan. Ia juga anggota sejumlah Pokja di bidang reformasi sektor keamanan dan ikut menyusun academic paper Konsep Pertahanan Republik Indonesia. Pada 2004-2006 ikut dalam pokja reformasi intelijen yang menyiapkan RUU Intelijen. Sejumlah penelitian pernah dilakukannya, termasuk penelitian yang dilakukan bersama Profesor Dr. Olle Tornquist dari Universitas Oslo, Norwegia. Ia termasuk penulis produktif, karya tulisannya tersebar di berbagai media massa. Sebanyak 67 buku telah ditulis dan dieditnya. Surel: ruhoro_07@yahoo.com

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: