HEADLINE NEWS

Raperda dan Paripurna Ke-10 DPRD Kutai Kartanegara

pinal news

Paripurna ke 8 maret 1Pikiran Nasional Kutai Kartanegara — DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunaikan salah satu tugas dan fungsinya yaitu fungsi legisasi dengan mengesahkan sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari 14 Raperda pada Selasa (31/3) malam lalu.

Menurut Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Kukar Kamaruddin Abtami, sembilan raparda yang disahkan menjadi perda adalah, Perda Perubahan Perda No 11 Tahun 2006 tentang Pencalonan Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Kepala Desa, Perda Keuangan Desa, Perda Izin Usaha Peternakan, Perda Pengerukan dan Reklamasi Perairan Pelabuhan, Perubahan Perda No 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perubahan Perda No 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Izin Usaha Jasa Kontruksi, dan Perda Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, serta Perda Bangunan Gedung.

Menurut Kamaruddin, kesembilan perda itu sangat prioritas dan berkontribusi besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Begitu banyak potensi PAD sebenarnya dengan disahkannya perda ini, misalnya soal Perda Izin Peternakan. Kita ketahui sangat banyak peternakan di Kukar, namun selama ini belum ada kontribusi terhadap PAD kita, karena banyak diantara pelaku usaha peternakan tidak memiliki izin. Selanjutnya Perda tentang Keuangan Desa yang selanjutnya Perda tentang Pengerukan dan Reklamasi Perairan Pelabuhan, hal ini di upayakan untuk peningkatan PAD dengan mempermudah alur-alur sungai dan bisa digunakan sebagai potensi ekonomi baru bagi masyarakat yang berkecimpung di perairan,” ucapnya.

Terkait dengan retribusi jasa usaha dan jasa umum, Kamaruddin menambahkan, kedua perda yang berhubungan dengan dua kegiatan tersebut juga telah disahkan dengan melakukan perubahan.

“Dua perda ini sudah dilaporkan oleh pansus yang menanganinya dan ditanggapi langsung oleh pemerintah, kemudian disahkan menjadi perda dengan harapan bisa meningkatkan PAD di sektor retribusi. Terkait dengan Perda Izin Usaha Kontruksi dan Perda Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD diharapkan juga pada implementasinya ke depan bisa berpotensi positif untuk peningkatan PAD Kukar. Yang terakhir adalah pengesahan perda yang sangat menarik, yaitu Perda Bangunan Gedung. Ke depan diharapkan semua bentuk serta ornament bangunan-bangunan gedung yang ada di Kukar, harus mencerminkan nilai dan nuansa budaya khas Kutai,” pungkasnya. Paripurna ke 10 April 1

Senin (6/4) DPRD Kukar menggelar sidang paripurna ke 10 Sidang dipimpin oleh ketua DPRD Salehuddin, S.Sos, S.Fill didampingi wakilnya diruang sidang utama dengan agenda acara pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian nota penjelasan pemerintah tentang lima buah raperda.

Masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum mengenai lima perda yang diajukan oleh pemerintah daerah. Adapun kelima raperda tersebut Perubahan atas Perda No. 13 tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam, Raperda Penataan Penyelenggaraan Transportasi, Perubahan Perda No. 6 tahun 2008 tentang penyelnggaraan Administrasi Kependudukan, Raperderda Pencegahan Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual dan Raperda Ekonomi Kreatif.meliputi Rancangan Perda tentang Perubahan atas Perda No 13 Tahun 2013 tentang SOTK dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam.

 

Biro Kaltim : Icang Ho

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: