HEADLINE NEWS

Dewan Kukar Workshop Dinamika Politik Kontemporer

DPRD Kukar

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak kian dekat, tema ini menjadi bahasan dalam bimbingan teknis dewan atau workshop yang di gelar oleh anggota DPRD Kukar. Bimbingan Teknis yang diselenggarakan Lembaga Kesatuan Pengembangan Nasional Indonesia (LKPNI) mengambil tema “Isu Dinamika Politik Kontemporer”.

DPRD KukarBertindak sebagai narasumber Muhammad Qodari, S.Psi, MA. Direktur Eksekutif Indobarometer (IB), bertempat di Hotel JW. Mariot Kota Surabaya, Jumat 7/8. Dipimpin oleh wakil ketua DPRD Sudirman, tampak anggota dewan antusias mengikti acara ini.

Tiga pokok yang menjadi bahasan menarik dalam diskusi yakni yaitu Pilkada Serentak, kinerja Pemerintah, Prospek Pemilu 2019.

Qodari mengungkapkan bahwa ketiga pokok bahasan ini sangat menarik dipahami seluruh anggota yang hadir. “Kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas anggota dewan,” katanya.

Fenomena Koalisi Indonesia Hebat (KIH) & dan Koalisi Merah Putih (KMP) tidak terjadi didaerah. Indonesia masih dalam masa transisi mencari bentuk negara yang ideal. Salah satu lembaga yang tidak memiliki fungsi adalah DPD, berbeda dengan DPR yang memiliki fungsi legislasi, bugeting & control. DPD menghambiskan dana lebih dari 500 M pertahun. Tetapi produk kebijakan hampir tidak ada.

DPRD KukarAdapun isu dinamika Politik Kontemporer adalah pilkada serentak. Masalah Pilkada Serentak terdapat pasangan calon tunggal. Calon tunggal bukan fenomena baru, tetapi memang saat ini jumlahnya meningkat. Sebab calon tunggal, petahana terlalu populer, keputusan MK anggota DPR/DPRD harus mundur, peraturan kampanye yang baru.

Dalam pilkada langsung, tingkat pengenalan sangat menentukan. Potensi keamanan lebih rawan, karena kedekatan antara kandidat dengan pemilih.

Dewan adalah lembaga demokrasi yang menghimpun elemen-elemen politik pemenang pemilu lima tahunan.Sebagai masyarakat politik (political society), peran dan fungsinya sangat dinantikan dalam mengawal lembaga eksekutif daerah serta mendorong dikeluarkannya kebijakan publik yang partisipatif dan menyejahterakan masyarakat luas.

Mengingat peran dan fungsi yang sangat strategis tersebut, maka anggota DPRD Kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dan tuntas dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah serta kemampuan teknik legislasi, budgeting dan politik lokal. Kapasitas anggota dewan yang kuat pada akhirnya menjadi prasyarat utama tercapainya pemerintahan daerah yang efektif dan dipercaya oleh masyarakat. (Murdian)

 

Biro Kaltim

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: