HEADLINE NEWS

Pandangan Umum Fraksi Terhadap KUPA dan PPAS Perubahan 2015

DPRD KukarDPRD Kukar menggelar sidang paripurna ke 11 dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan tahun 2015.

Sidang dipimpin oleh ketua DPRD Salehuddin, S.Sos, S.Fil beserta wakilnya dan dihadiri oleh Sekda Edy Damansyah, di ruang sidang utama DPRD, Selasa (25/8).

Fraksi melalui juru bicaranya masing-masing, pada prinsipnya menerima Rancangan KUPA dan rancangan PPAS perubahan 2015. Namun demikian ada beberapa pandangan atau catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah Kukar.

DPRD KukarPandangan Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Abdul Rasid mengungkapkan bahwa asumsi ekonomi makro, berpengaruh terhadap anjloknya nilai tukar rupiah, meningkatnya inflasi serta turunya komoditas migas sangat berpengaruh terhadap rancangan KUPA dan PPAS perubahan 2015 ini.

Fraksi Golkar juga menyampaikan terkait dengan pengalokasian dana kecamatan dan kelurahan sebagai upaya percepatan pembangunan wilayah kecamatan dan peningkatan penyediaan infrastruktur dasar, konektivitas dan menurunkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Kebijakan ini merupakan komitmen pemerintah daerah atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

DPRD KukarAhmad Yani dari Fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan mengenai mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang besar tidak mengalir keluar Kukar. Hal ini diharapkan ada regulasi dan terjadi Gap antara PDRB dan danaPerimbangan. “Dan mengenai Pendapatan sebesar 6,4 Triliun dengan belanja sebesar 8,36 Triliun yang disebut besar pasak daripada tiang,” ungkap Ahmad Yani.

Selanjutnya, Supriyadi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), antara lain menyampaikan pemanfaatan potensi pendapatan daerah harus ditingkatkan. Untuk itu dalam upaya tersebut perlu dilakukan upaya-upaya strategis agar potensi pendapatan dari sektor PAD dapat meningkat setiap tahunnya.

“Serta untuk belanja bansos, harus diperhatikan penganggaran bansos apakah telah sesuai dengan permendagri 32/2011 tentang bansos/hibah,” katanya.

Diungkapkan juga kepada Pemkab Kukar memberikan tambahan anggaran untuk RSUD AM Parikesit. Masalah Pemutusan Hubungan Kerja dan Pesangon oleh perusahaan dan masalah data kemiskinan dan pelaksanaan program bedah rumah, harus dipublikasikan datanya. Demikian halnya dengan penganggaran kegiatan MYC.

Pandangan dari Fraksi Bintang Keadilan Sejahtera yang disampaikan oleh Khairil Anwar , yang menyoroti berkenaan dengan penganggaran hibah bansos.
Serta terhadap komitmen Pemerintah Kukar terhadap pembangunan bidang pertanian dalam arti luas. Terkait dengan jaringan air minun, dan sarana prasarana serta infrastruktur lainnya.

Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Sugiyanto memberikan pandangannya berkaitan dengan angka penyerapan anggaran secara detail harus disampaikan. Terkait dengan tambahan subsidi pada PT. ASDP, karena mengalami kekuarangan pembayaran dan adanya penambahan dana hibah pada Pilkada.

Terhakhir pandangan dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Jumarin Thripada, yang menyoroti tentang angka kemiskinan sebesar 7,52%. Dan dasar belanja pegawai dan TPP yang diberikan kepada PNS. Serta terjadinya penurunan Pendapatan Asli Daerah Kukar pada APBD tahun 2015.

 

Biro Kaltim

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: