HEADLINE NEWS

Pandangan Umum Fraksi APBDP 2015

Pinal #DPRD Kukar2DPRD Kukar menggelar sidang paripurna ke 4 pada masa sidang I dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan raperda perubahan APBD 2015 perubahan tahun 2015.

Sidang dipimpin oleh ketua DPRD Salehuddin, S.Sos, S.Fil beserta wakilnya dan dihadiri oleh anggota DPRD serta unsure muspida dan muspikab dan undangan lain, di ruang sidang utama DPRD, Senin (14/9).

Wisdiyanto dari Fraksi Golkar mengungkapkan bahwa penurunan atas proyeksi pendapatan sampai akhir tahun 2105 merupakan imbas dari melemahnya perekonomian kiranya dapat kita maklumi bersama. “Perlu kami ingatkan bahwa perubahan ini tentunya menuntut kinerja yang lebih baik lagi, sehingga dengan sisa waktu ini diharapkan kesungguhan pemerintah daerah dalam merealisasikan target-target tersebut, maksimalisasikan peran Dinas Pendapatan Daerah dan BUMD dalam meningkatkan PAD,” katanya.

Dari Fraksi PDI Perjuangan Yusmardani mengatakan bahwa berdasarkan catatan kami pada anggaran 2015 ini masih banyak program yang sudah disampaikan oleh desa melalui dewan namun belum terakomodir dalam anggaran 2015. “Ini sama halnya dengan tahun 2014 lalu, banyak kepala desa mengeluhkan sudah mengajukan rencana program bahkan mereka sudah membuat proposal, namun ternyata dalam RAPBD tidak ada, dalil tahun depan sering diungkapkan namun kerap tidak menjadi kenyataan,” kata Yusmardani.

Pinal #DPRD KukarHal lain yang dipertanyakan adalah dalam pembiayaan anggaran fraksi Gerindra tidak menjumpai penerimaan pembiayaan dari hasil penyertaan modal melainkan silpa sebesar 1,93 trilyun, sehingga kami mohon dijelaskan dimana keuntungan penyertaan modal yang senantiasa diberikan pada setiap tahun anggaran.

Dari fraksi Hanura yang disampaikan oleh Samsuddin bahwa ada empat catatan yang kami sampaikan. Diantaranya berharap agar pemda mau membuka ruang bagi personal anggota DPRD agar dapat terlibat aktif dalam proses pengagaran sehingga sektor strategis yang menjadi hajat masyarakat dapat terserap secara maksimal. Jika memungkinkan kedepan harus diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masing-masing personal anggota dewan untuk mendapatkan hak budget. “Kami menilai tidaklah menyalahi regulasi juka ada share budget antara eksekutif dan legislative dalam angka prosentase yang ditentukan sejak awal,” katanya.

Dikatakan hal ini diusulkan mengingat ada kesulitan yang dihadapi oleh eksekutif untuk mengoptimalkan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi APBD setiap tahun berjalan dengan bukti adanya angka silpa yang besar setiap tahunnya.

Sementara itu dari fraksi Bintang Keadilan Sejahtera yang disampaikan oleh Hamdiah meminta penjelasan mengenai turunnya dana perimbangan. Selain itu fraksi juga meminta penjelasan mengenai kebijakan dan langkah-langkah strategisyang akan dilakukan untuk mengantisipasi turunnya dana perimbangan dimasa mendatang.
ta Hamdiah. (Pwt)

 

Biro Kaltim

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: