HEADLINE NEWS

Padang Lawas Berguru WTP ke DPRD Kukar

Pinal DPRD Kukar

Kunjungan kerja Komisi B DPRD Padang Lawas (Paluta) , Provinsi Sumatra Utara, terkait persoalan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis 1 Oktober 2015.
Pertemuan berlangsung di ruang rapat Banmus lantai II Gedung DPRD Kukar, yang dipimpin langsung ketua DPRD kukar Salehuddin,S.Sos,.S.Fil didampingi Wakil ketua H.Rudiansyah, ketua komisi III H. Salehuddin, Drs.H. Fathan Djoenaidi dan beberapa Kepala Dinas yang terkait.

Muhlis Harahap, S.Hi selaku ketua DPRD Paluta didampingi beberapa anggota komisi B dan beberapa kepala SKPD Paluta, melakukan silaturrahmi disamping itu pula ada beberapa hal yang ingin dipelajari khususnya masalah PAD sekaligus ingin tukar pikir dalam meningkatkan PAD, karena kukar berhasil meningkatkan PAD bahkan tinggi di seluruh Kab/Kota Se- Indonesia.

Disamping itu pula kita sangat kagum atas keberhasilan kemajuan pembangunan dan kesuksesan Pemkab Kukar, dulunya selama 6 tahun disclaimer langsung mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 3 tahun berturut-turut bahkan kami dengar besok Pemkab Kukar menerima Sertifikat WTP dari Pemerintah Pusat dijakarta,”persoalan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan di kukar ini membawa kami ingin berguru setidaknya ada informasi yang berharga yang bisa kami gali dan kami terapkan didaerah kami”. Ucap Muhlis Harahap

Salehuddin,S.Sos sangat apresiasi atas kedatangan DPRD Paluta, dan beliau memberikan sedikit gambaran Luas wilayah daratan 27.263,10 Km2, sedangkan luas perairan � 4.097 Km2 yang dibagi dalam 18 wilayah Kecamatan, Kepadatan Penduduk Rata-rata 25 Jiwa/ Km2, Perkembangan PDRB, untuk tahun 2013 dengan migas 129,959,681.00 tanpa migas kami hanya mendapatkan 69,260,164.00, Struktur Perekonomian Didominasi Sektor Pertambangan dan Penggalian (Diatas 80%) APBD kukar 2015 sebesar 8,381,630,602,095.

Untuk pendapatan Daerah 6,468,593,755,426,86. Pembagian 1,913,036,846,672,14 belanja daerah 8,381,602.099.” dibandingkan dengan luas wilayah apa yang kita dapatkan masih jauh dari harapan, untuk tahun ini APBD kita jauh menurun dari pada tahun sebelumnya disamping banyaknya perusahaan pertambangan batubara yang tutup dan pendapatan hasil Migas juga menurun ini sangat berpengaruh terhadap APBD kukar, tapi kita tidak berkecil hati kita minta SKPD terkait bisa mengenjot pendapatan di sektor lain yang sah”.harapnya.

Dalam hal WTP , Salehuddin akui sejak tahun 2012,2013 dan 2014 Pemkab kukar dapat terus mempertahankan predikat WTP dari BPK RI, ini berkat Pemkab kita telah berasil menyerahkan LKPD sesuai waktu yang telah ditetapkan sebagai implementasi dari tiga paket undang-undang tentang keuangan negara.

Bupati Kukar Rita Widyasari dan jajaran SKPD selalu selalu bekerja keras dan mendapatkan bimbingan dan masukan dalam hal pengelolaan keuangan negara sehingga mampu mendapat WTP untuk ketiga kalinya. ” Dalam hali ini DPRD selalu mengontrol dan mengawasi sesuai dengan tugas dan fungsinya dan kami siap membuka diri terhadap berbagai masukan dan saran demi untuk perbaikan dan pembenahan bagi pengelolaan keuangan sehingga akan terwujud tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” Pungkas Salehuddin.
(mur)

 

Biro Kaltim

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: