HEADLINE NEWS

Proyek Siluman, Renovasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Bukittinggi Diduga Kangkangi Peraturan

Sumbar

Bukittinggi – Pinal

Diduga Kadis Pertanian Tanaman Pangan Profinsi Sumatera Barat bagi – bagi proyek penunjukan lansung (PL) hal ini terpantau oleh Pinal, salah satu renovasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih yang terletak di simpang lambau Bukittinggi.

Setelah mendapat informasi dari masyarakat Pinal lansung mengkroscek kelapangan (10/10/15) saat di komfirmasi salah satu pelaksana lapangan mengatakan kepada Pinal planknya sedang dibuat mungkin hari minggu di pasang, dananya saya tidak tau saya hanya pekerja saja akunya (Pelaksana cv. Fhanisa) yang tak di ketahui namanya, mala ia mengakui kami dari cv. Fhanisa.

Hal ini patut di duga adanya persekong-kolan bagi – bagi proyek penunjukan langsung (PL) atau tender yang di kondisikan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Profinsi Sumatera Barat hanya modal kedekatan saja denga kepala Dinas atau dengan hubungan oknum dinas pertanian tidak memperhatikan profesi atau skil kemampuan dalam bidang jasa kontruksi. Sebut saja cv. Fhanisa yang tak mau transparan kepada public berapa pagu dananya serta dari mana sumber dananya, apakah APBD/APBN dan mala sebaliknya plank tidak di pampangkan.?

SumbarDi tempat terpisah pada hari yang sama Nasril yang selaku Wakil Ketua LSM LIDIK(Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakat) Sumbar sangat mengecam melihat tingka para pelaku jasa kontruksi abal – abal yang hadir pada setiap tahunya ini bukan barang baru yang terjadi di tengah – tengah tahun pembangunan. Jika kita tanya dimana kantornya, bagaimana stuktural manajemen perusahaan tersebut mungkin belum begitu maksimal tertata baik, terangnya lagi Nasril (Wakil Ketua Lsm-lidik) kepada Pinal “kami akan coba melakukan investigasi audit bahan materialnya ke lokasi pekerjaan, kalau permainan kotor kurupsi bisa mengambil keuntungan salah satunya dari personil pekerja dalam penawaran sekian orang ternyata hanya sekian orang saja, banya lagi, bisa mark’up bahan materialnya, jika ini nanti tidak ada tanggapan maka kita (Nasril –red) melayangkan surat kepada kejaksaan negeri Bukittinggi untuk peraturan Undang – undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata cara Peran serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ucapnya. (ST)

 

Biro Sumbar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: