HEADLINE NEWS

Eksekutif Dan legeslatif Sergai Sepakat Ciptakan P-APBD Haram

Tanda-Tangan1-250x166

Serdang Bedagai

Dalam pengesahan P-APBD Sergai tahun 2015 terindikasi adanya kesepakatan Haram yang dilakukan bersama antara Eksekutif dan Legeslatif Kabupaten Serdang Bedagai,  pasalnya dalam pengesahan P-APBD itu, tidak dibenarkan di sahkan oleh Plh.Bupati yaitu  Drs.H.Haris Fadillah M,Si, karena hal tersebut sangat bertentangan dengan surat Mendagri No.130/3170/Otda perihal Kewenangan Plh. Bupati/Walikota, antara Lain menyebutkan  dan merujuk ke Pasal 14 ayat2 (a) dan pasal 14 ayat7 UU No.30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan. Hal ini di ungkapkan Taupik SH pemerhati kebijakan pemerintah .

Menurut Taufik.SH kepada Wartawan mengatakan, kalau kita membaca surat Mendagri No.130/3170/Otda kan sudah jelas apa maksud nya karena dalam  surat tersebut menjelaskan  tentang mandat  yang di berikan kepada Plh Bupati,  dimana hanya sebatas melaksanakan tugas rutin dan harian.selain itu Plh Bupati tidak dibenarkan atau berwenang mengambil keputusan  atau tindakan  yang bersifat Strategis yang berpengaruh pada perubahan status Hukum suatu organisasi,kepegawaian, dan alokasi anggaran, seperti Pnesahan P-APBD Sergai tahun 2015, yang  lalu.

Sebelumnya Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Serdang Bedagai akhirnya disah kan oleh DPRD setempat.Pengesahan APBD Sergai dilakukan melalui Rapat paripurna di Gedung DPRD rabu (26/8/2015),di desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah.

Turut hadir dalam rapat paripurna pengesahan P-APBD tahun 2015 Plh Bupati Drs.H.Haris Fadillah M,Si,ketua DPRD sergai H.Syahlan Siregar ST,wakil ketua DPRD Sergai Hasbullah Hadi Damanik,Drs.Abdul Rahim MM dan Riady SPd,Kapolres AKBPGuntur Agung Soepono Sik,MS,perwakilan Dandim 0204/DS dan Kajari Sei Rampah,para asisten,staf ahli bupati,para kepala SKPD.

P.APBD TA 2015 ini terdiri dari Pendapatan sebesar Rp.1.283.762.591.737,- setelah dilakukan perubahan atau  bertambah Rp.115.303.203.569,- dari pendapatan semula sebesar Rp.1.168.459.388.168,-.

Untuk belanja daerah,sebelum dilakukan perubahan sebesar Rp.1.166.459.388.168,- berubah menjadi Rp.1.367.034.041.867,18 atau bertambah sebesar Rp.200.574.653.699,18 sehingga selisih antara pendapatan dan belanja setelah perubahan defisit
sebesar Rp.83.271.450.130,18.

Akan tetapi ada penambahan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.83.271.450.130,18 yang semula tidak ada dan berkurangnya pengeluaran pembiayaan daerah yang semula Rp.2.000.000.000,- menjadi Rp.1.000.000.000,- sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan (P.APBD TA 2015) Rp.0,-.

Di tempat terpisah  Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Utara, Hasban Ritonga kepada sejumlah Wartawan, dengan nada yang cukup keras beliau mengatakan”tidak akan merekomendasikan pengesahan P-APBD kepada Kementrian Dalam Negeri ( Kemendagri) jika P-APBD di sahkan juga di tanda tangani oleh Plh. Bupati Serdang Bedagai.  Drs.H.Haris Fadillah M,Si.

Sekdaprovsu  itu menjelaskan “  secara mekanisme, evaluasi seperti rancangan peraturan daerah dan  pengesahan P-APBD sah-sah saja masuk ke pemprovsu, namun dalam konteks ini, menurut dia, mandat yang di berikan kepada Plh. Tidak sampai pada level kebijakan strategis, seperti pengesahan P-APBD, karena Plh kan diberi mandat untuk melaksanakan tugas bersifat rutin. Kalau strategis sepeti produk Hukum ( mutasi jabatan dan pengesahan APBD) tidak di bolehkan. Ujar Hasban Ritongan. (CSR)

 

Biro Sumut

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: