HEADLINE NEWS

P-APBD T.A. 2015 Pemkab Sergai Molor, Sejumlah Program Pembangunan Di SKPD Terkesan Melambat

apbd

Serdang Bedagai — Molornya penggunaan anggaran bersumber dari dana Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) T.A. 2015 yang telah ditanda tangani Pelaksana Harian (Plh) Bupati Sergai Haris Fadillah hingga dilantiknya Pejabat Bupati Alwin Sitorus tampak lesu dibeberapa dinas terkait.
Hal itu menjadi tanda tanya beberapa masyarakat yang ada di Serdang Bedagai. Padahal diketahui P-APBD T.A. 2015 telah diketok lewat sidang paripurna DPRD Sergai sejak tanggal 26 Agustus 2015 lalu.
Pantauan wartawan di Dinas Bina Marga,Distarukim serta Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Sergai menunjukkan beberapa kegiatan pembangunan peningkatan sarana dan prasarana tampak belum terealisasi. Terjadi sarana pengawasan hutan dan penaman hutan Mangrove di beberapa daerah serdang bedagai seperti kecamatan Tanjung Beringin, yang akan dirawat. Namun hingga saat ini belum tampak tanda-tanda satu material pun yang turun dari Dinas tersebut.
Salah seorang warga Perbaungan Berinisial I, yang juga bekerja sebagai jurnalis ini sempat mengaku heran. Apa alasannya kenapa hingga hari ini beberapa kegiatan yang ada di Dinas Tersebut belum juga direaliasi. Padahal tak lama lagi Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) saat ini sedang menggodok kembali rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2016. “Iya, bagaimana nanti pekerjaan itu akan memiliki kualitas yang baik, kalau saja tenggat waktunya diburu. Bisa-bisa pekerjaan yang sudah selesai dan belum diserah terimakan akan mengalami kerusakan”, pungkasnya.
Senada disampaikan M. Nasir salah satu penggiat LSM.NGO-HDIS Sumut menyampaikan, bahwa keterlambatan penggunaan anggaran P-APBD Sergai T.A. 2015 ini dimungkinkan adanya penafsiran yang berbeda terhadap Permendagri No. 1 Tahun 2014 tentang wewenang, tugas pokok dan fungsi Pelaksana Harian (Plh) Bupati dalam menyampaikan pengajuan produk hukum daerah berupa Peraturan daerah (Perda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) TA. 2015. Pengajuan P-APBD ini terkesan terburu-buru hingga muncul dugaan Plh Bupati tidak netral dengan berpihak kepada salah satu pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati yang akan berkompetisi di 9 Desember 2015 mendatang, tandas Nasir.
Lebih lanjut disampaikan Nasir, dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 secara gamblang dijelaskan tentang pejabat berwenang yang dihunjuk untuk dapat menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan keputusan ini sebagaimana diatur Pasal 25 ayat (1) Yang dimaksud dengan “memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat” adalah memperoleh persetujuan dari atasan langsung pejabat yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Karenanya, Bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengajukan persetujuan kepada kepala daerah. Dan bagi bupati/walikota mengajukan persetujuan kepada gubernur, pungkasnya.(CSR)

 

Biro Sumut

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: