HEADLINE NEWS

PT.DBS Melanggar UU Perbankan, Sidang Hadirkan OJK Pusat

DBS.0A
Blitar, PINAL NEWS  –  Memasuki gelar sidang kasus investasi bodong PT.DBS yang ke empat belas di Pengadilan Negeri/PN Blitar pada Senin ( 23/11 ), kembali dari pihak JPU menghadirkan saksi ahli dari Otoritas Jasa Keuangan/OJK Pusat dimana telah hadir di persidangan Meywan Herarosi, Deputi Direktur Pemeriksaaan Khusus dan Investigasi Perbankan OJK Pusat Jakarta. Dalam penjelasan saksi ahli OJK Pusat tentang tugasnya, memiliki otoritas pada pengawasan perusahaan jasa keuangan, lebih spesifik adalah melakukan investigasi dibidang Perbankan.
DBS.0Atas pertanyaan  Ketua Majelis Hakim, DR.Yapi. SH,MH yang menyidangkan kasus ini didampingi dua Hakim Anggota , apa arti secara riil tentang penghimpunan dana yang diterangkan oleh saksi ahli bahwa penghimpunan dana itu dapat dilakukan oleh Bank Umum atau bentuk lain berbentuk badan usaha yang mendapatkan ijin Perbankan seperti PT, Koperasi,BPR,BUMD dan yang dimaksudkan penghimpunan dana adalah dalam bentuk simpanan atau investasi atau yan dipersamakan,ada jangka waktu tertentu dan janji imbalan tertentu. Menyangkut penghimpunan dana pada kasus PT.DBS dapat dipersamakan dengan adanya perjanjian tertulis, jangka waktu tertentu dan janji imbalan tertentu sesuai dengan bunyi pasal dalam UU Perbankan. Dimana yang dimaksud penghimpunan dana adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif dari penghimpunan dana dari masyarakat karena adanya ajakan, promosi atau bentuk lain.
DBS.1Dari keterangan saksi ahli dari OJK Pusat sesuai dengan keterangan dari penyidik tentang kasus PT.DBS,hanya dilihat dari bentuk penghimpunan dana itu dari kegiatannya dalam bentuk deposit/simpanan, ada perjanjian tertulis dalam  jangka waktu tertentu dan adanya janji imbalan tertentu. Jadi intinya pada kegiatan penghimpunan dana masyarakat bukan pada penempatan danya sesuaidengan pasal 16 UU Perbankan. Jadi kegiatan mengacu kepada kasus di PT. DBS dikategorikan dan disimpulkan adanya penghimpunan dana masyarakat, dan kegiatan itu harus ada ijin dari BI yang sekarang berada pada kewenangan OJK,jelasnya. (TJ/ich)
Biro Jatim

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: