HEADLINE NEWS

Menyejahterakan Kutai Kartanegara dengan PI Blok Mahakam, adakah kaitannya?

pinal newsPinal News Kukar — BELAKANGAN waktu terakhir, persoalan pembangian porsi pengelolaan PI Blok Mahakam menghangat ke ruang publik di bumi Borne. Berbagai diskusi publik dan berita di media massa lokal bertebaran mengangkat topik tersebut, bukan hanya sebatas obrolan diwarung kopi, namun obrolan diparlemen pun sama, yakni menyoal porsi pengeloaan PI Blok Mahakam. Putusan pemerintah yang memberikan hak pengelolaan Blok Mahakam ke Pertamina sebesar 70 persen (10 persen di antaranya adalah hak Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim) dan 30 persen untuk Total E&P Indonesie (TEPI) dan Inpex. Menanggapi hal tersebut, nampaknya kebanyakan masyarakat lebih tertarik untuk fokus menanggapi “kelakuan” Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak yang terkesan bahwa Pemerintah Provinsi tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pembahasan porsi hak pengelolaan PI Blok Mahakam.

Wawan Amuji mengatakan “Padahal Pemerintah Pusat dengan jelas telah mengatakan melalui Kepala Humas SKK Migas, bahwa pembagian hak pengelolaan Blok Mahakam setelah berakhirnya kontrak TEPI Januari 2017 adalah putusan pemerintah, sehingga tidak bisa berubah lagi, yang artinya harus sudah selesai pembahasannya akhir bulan ini, tinggal hitungan hari”.

Seperti diketahui, Blok Mahakam dengan operatornya saat ini PT Total E&P Indonesie, merupakan produsen gas terbesar di Indonesia dengan produksi sekitar 3.200 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Saat ini, sebagian besar produksi gas diekspor ke pasar Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Seperti diketahui bahwa sebelumnya PT Pertamina telah mengajukan rencana pengambilalihan sebesar 51% blok Mahakam secara langsung sesuai strategi bisnis Pertamina. Hal itu terkait akan segera berakhirnya kontrak blok itu pada 2017 mendatang, yang artinya pembahasan pengambil-alihan tersebut seharusnya sudah selesai maksimal 31 desember 2015 ini.

“Pak Awang Farouk Ishak harus ingat, Blok Mahakam ini Locus-nya (tempatnya) di Kutai Kartanegara, historisnya dan operasionalnya di wilayah Kutai Kartanegara, dan terlebih lagi Kutai kartanegara adalah penanggung dampak lingkungannya, bukan Kabupaten/Kota lainnya, maka sebuah kesalahan jika Gubernur tetap tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pembahasan pembagian porsi PI Blok Mahakam”, pungkasnya yang juga Alumni MAN Kota Bangun ini.

Sebatas diketahui, bahwa saat ini sumber APBD Kutai Kartanegara lebih dari 80%-nya masih bergantung dari Dana bagi Hasil (DBH) sektor minyak dan gas (Migas), yang dalam arti lain Kabupaten Kutai Kartanegara yang saat ini disebut – sebut sebagai salah satu Kabupaten terkaya se-Indonesia karena besaran APBDnya sebenarnya akan lebih maksimal jika pengelolaan PI Blok Mahakam ini porsinya memang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak lagi akan (hanya) “berharap” Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat sebagai sumber APBDnya.

Maka menjadi jelas terlihat bahwa besaran pembagian Porsi pengelolaan PI Blok Mahakam ini akan sangat terasa manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kutai kartanegara, kuantitas & kualitas pembangunan fasilitas pendidikan serta kesehatan juga infrastruktur lainnya akan lebih baik dan lebih merata disemua kota kecamatan hingga desa.

 

 

Biro Kaltim

Ket : *)
Penulis adalah Alumni MAN Kota Bangun Mahasiswa FE Universitas Kutai Kartanegara & STIS Samarinda Ketua Gerakan Mahasiswa (Gema) Hulu Mahakam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: