HEADLINE NEWS

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TERUS BERBENAH MENUJU REVOLUSI MENTAL

Kukar

Pikiran Nasional, Kutai Kartanegara.— Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertugas untuk melaksanakan kewenangan di bidang Kelautan dan Perikanan.Terus berbenah, baik dalam peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia maupun dalam hal pelayanan kepada masyarakat seperti yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dengan istilah Revolusi Mental dapat terealisasi, demi terwujudnya kesejahtraan masyarakat, hal ini bukanlah sekedar keinginan semata tetapi sudah dilakukan oleh Kelautan & Perikanan Kukar dengan terus memaksimalkan kinerja UPT disetiap Kecamatan sebagai kepanjangan tangan Dinas Kelautan & Perikanan demi tercapainya harapan masyarakat dalam peningkatan hasil perikanan hal ini disampaikan oleh Dina Marini Kasubag Umum Dinas Kelautan & Perikanan Kukar saat disambangi Wartawan Pikiran Nasional di ruang kerjanya.

Wartawan sempat bertanya, sudah berapa lama bertugas di Dinas Kelautan & Perikanan ?.. Dina Marini menjawab, apakah hal itu penting pak ?.. ya itu penting agar dapat membedakan dan mengetahui keberhasilan pada tugas yang diamanatkan sehingga dapat merupakan bahan evaluasi pada pemangku kepentingan untuk tidak salah menempatkan posisi jabatan seperti istilah apabila pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya hal ini jangan sampai terjadi di Kukar. Pada dasarnya saya bekerja sesuai dengan aturan kerja yang ada serta dikerjakan dengan penuh tanggung jawab Saya bergabung di DKP bulan September 2012 sampai sekarang sebelumnya selama 13 Tahun Staf Sub Bagian Pengadaan Bagian Perlengkapan lebih lanjut Dina Marini menghimbau untuk lebih jelasnya terkait ruang lingkup Dinas Kelautan & Perikanan silakan hubungi Kepala Dinas saja.

Setelah melakukan wawancara kepada Kasubag umum Dinas Kelautan & Perikanan kami langsung menuju ruangan kepala Dinas. Saat diwawancarai terkait ruang lingkup Dinas Kelautan & Perikanan serta programnya, Armeinadi menjelaskan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No 12/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12).  Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2008 pasal 4.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara juga berfungsi untuk merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang Kelautan dan Perikanan serta melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No 12/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12).

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2008 pasal 4, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara juga berfungsi untuk merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang Kelautan dan Perikanan serta melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang Kelautan dan Perikanan. Selain itu, instansi ini juga memiliki fungsi untuk memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. Kemudian melakukan pembinaan terhadap UPTD maupun pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Kelautan dan Perikanan. Saat ini sudah ada 18 cabang Uptd di setiap kecamatan, dari 18 Kecamatan se-Kutai Kartanegara, Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 13 Cabang Dinas di tingkat kecamatan sebagai berikut:

  1. Cabang Dinas Kelautan & Perikanan Kecamatan Tenggarong/Tenggarong Seberang
  2. Cabang Dinas Kelautan & Perikanan Kecamatan Muara Kaman/Sebulu
  3. Cabang Dinas Kelautan & Perikanan Kecamatan Kota Bangun
  4. Cabang Dinas Kelautan & Perikanan Kecamatan Muara Wis
  5. Cabang Dinas Kelautan & Perikanan Kecamatan Muara Muntai
  6. Cabang Dinas Kelautan & Perikanan Kecamatan Kenohan
  7. Cabang Dinas Kelautan & Perikanan Kecamatan Kembang Janggut/Tabang
  8. Cabang Dinas Kelautan & Perikanan Kecamatan Marang Kayu
  9. Cabang Dinas Kelautan & Perikanan Kecamatan Muara Badak
  10. Cabang Dinas Kelautan & Perikanan Kecamatan Anggana/Sanga-Sanga
  11. Cabang Dinas Kelautan & Perikanan Kecamatan Muara Jawa
  12. Cabang Dinas Kelautan & Perikanan Kecamatan Samboja
  13. Cabang Dinas Kelautan & Perikanan Kecamatan Loa Kulu/Loa Janan

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sejumlah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang terdiri dari 2 buah Balai Benih Ikan (BBI), 2 buah Dempond dan 1 buah Stasiun Bumi.

Balai Benih Ikan

  1. BBI Tirtamina, Kecamatan Tenggarong
  2. BBI Tirtajaya, Kecamatan Sanga-Sanga

Dempond

  1. Dempond Muara Pantuan, Kecamatan Anggana (Luas: 2 Ha)
  2. Dempond Muara Jawa, Kecamatan Muara Jawa (Luas: 2 Ha)

Stasiun Bumi NOOAH Muara Badak  Untuk menunjang Sistem Informasi Perikanan dan Kelautan di daerah ini, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2008 telah membangun Stasiun Bumi Satelit NOOAH di Kecamatan Muara Badak, yaitu sebuah Teknologi Penginderaan Jarak Jauh dengan memanfaatkan satelit NOOAH untuk memantau atau memotret kondisi perairan laut terutama mengenai kesuburan laut serta dapat memotret kondisi-kondisi lain yang diperlukan dalam rangka kepentingan bidang Perikanan dan Kelautan.

Melalui teknologi tersebut, daerah sebaran atau daerah tangkapan ikan di laut dapat diperkirakan. Daerah tangkapan ikan atau fishing ground yang telah terpantau akan menjadi informasi yang penting bagi para nelayan. Dengan informasi yang tepat dan akurat maka aktifitas nelayan menjadi efektif dan efisien. Hal ini akan dapat mengurangi biaya operasional nelayan, terutama BBM.

Saya berharap tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga kelautan dan sungai serta tidak boleh menangkap ikan dengan cara-cara yang melanggar undang-undang seperti menggunakan setrom, putas atau lain sebagainya mari kita jaga bersama demi kelangsungan hidup dikemudian hari. Saat ditanya apakah Dinas Kelautan & Perikanan sudah tegas menerapakan undang-undang atau hukum terkait orang yang mencari ikan dengan menggunakan alat-alat yang tidak diperbolehkan sudah sangat tegas bahkan kami kerjasama dengan pihak aparat langsung terjun ditempat saat menemukan atau mendapat informasi tapi semua itu tetap berawal dari kesadaran diri tutur Armeinadi kepada wartawan Pikiran Nasional. (Ichsan – Raddani – Kukar )

 

Biro Kukar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: