HEADLINE NEWS

Tsimulasi Rehabilisasi Rumah Akibat Bencana Alam Desa Sebulu, Terancam Runtuh

pinal news

Pikiran-Nasional   Kukar,—Kecamatan Sebulu Kab.Kukarbanyak menuai masalah, khususnya dikalangan Warga Masyarakat setempat. Proyek pembangunan tersebut diduga dikerjakan asal-asalan  oleh kontraktor pelaksana atau dikarenakan Rendahnya kepedulian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap pelaksanaan Konstruksi yang kurang  memenuhi kwalitas yang diharapkan. Atau disebabkan karena tidak diterapkannya standar Kwalitas pelaksanaan Konstruksi dan tidak sesuai mutu hasil pekerjaan yang mana secara umum tidak mengikuti arahan mutu sebagaimana diatur dalam dokumen speksifikasi tekhnis masing-masing pekerjaan.

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, sasaran pengelolaan proyek (projec management) disamping biaya dan jadwal adalah harus pemenuhan persyaratan mutu. Dan dalam hubungan ini suatu peralatan, material dan cara kerja dianggap tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.  Salah satu contoh Bangunan Rumah bagi korban bencana alam atau longsor tahun 2014 sebanyak 53 Unit rumah di Desa Sebulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan anggaran Rp 6.720.014.000  Padahal Proyek tersebut baru saja dibangun pada tahun 2014 lalu, kini kondisinya sudah banyak yang retak sehinga terancam runtuh. Sampai kekarang seluruh rumah belum ada yang menempati alias belum dihuni penerima.  Namun eronisnya, Bangunan Rumah tipe36 tersebut dipekirakan dibangun diatas tanah yang tektur tanahya masih labil, sehingga mengakibatkan  bangunan turun dan mengalami keretankan dimana-mana, seperti  dinding  beberapa bangunan retak nyaris terbelah mencapai ± 2,5 inchi, les Plang Plafon jatuh berserakan, serta sebagian besar turap sudah terlihat pecah. Celakanya lagi dua unit dari bangunan tersebut tidak bisa digukanan sama sekali lantaran atapnya sudah tersingkap, dan tidak tau penyebabnya,  yang jelas bangunan tersebut diperkirakan tidak sesuai speksifikasi yang diharapkan.

Menurut keterangan salah satu Warga Masyarakat setempat yang menyebut namanya “Rudyansyah red” menerangkan kepada media Pikiran-Nasional  kamis 21/4/16 “ Kami juga heran bagaiman Proyek seperti ini, baru saja dibangun sudah retak. Kalau saja ini dibiarkan berarti ini tinggal tunggu waktu hancurnya saja”. Ujar Rudiyansyah sembari menunjukan beberapa bangunan yang sudah tidak layak dihuni.  “ Sayangnya bangunan Rumah ini di gembok oleh calon penerima, coba saja bisa dilihat sampai kedalam-dalamnya, masih banyak lantai yang katanya sudah pecah.” Tambahnya sambil mengajak Wartawan melihat sekeliling bangunan tersebut. Dikatakan juga bangunan Fasilitasi dan Tsimulasi Rehabilisasi Rumah Akibat Bencana Alam Desa Sebulu Kecamatan Sebulu Kab.Kukar tahun 2014  lalu diketahui dikerjakan oleh PT.ADDIN BROTHERS atau rekanan yang ditunjuk oleh instansi dinas terkait. Proyek tersebut  ditinggalkan dikarenakan menurut pelaksananya sudah selesai. Bahkan disebutkan dalam beberapa waktu yang berbeda pihak instansi terkait sudah mengunjung secara bersamaan dengan pemborong “ Dimungkinkan pada saat itu adalah tim Final Hand Over/Provisional Hand Over FHO/PHO untuk memeriksa pelaksanaan Proyek sebelum dicairkan anggarannya” ungkapnya.  Senada juga disampaikan salah satu warga yang sengaja menghampiri wartawan saat mengambil gambar bangun tersebut, menyebutkan “Beginilah Proyek atau bangunan dari Pemkab Kukar disinyalir banyak yang tidak jelas. Sebab dari sejumlah kegiatan  yang ada diberbagai wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara mengandung politis dan bukan mengutamakan mutu, ditambah lagi pengawasan dari konsultan sangat kurang maksimal. Coba kita lihat, kalau konsultan atau pengawas dan pimpinan Proyek turut mengawasinya hasilnya tidak seperti ini. Namun, karena seluruh birokrasi penuh dengan politik akhirnya Dinas hanya membutuhkan bagaimana kegiatan terselesaikan secara Administrasi atau diatas meja “ Pungkasnya warga tersebut yang enggan disebutkan namanya.

Dilihat dari kondisi bangunan tersebut, sangat rawan untuk di huni para calon penerima, karena suatu saaTt bisa mengakibatkan terjadinya korban jiwa.  Maka dalam hal ini, Warga berpesan melalui media  kepada Bupati Kutai kartanegara dan  DPRD Kukar termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah  (BPBD) Kukar, serta Dinas terkait  agar bisa mempertanggung jawabkan apa yang telah di atur pada Undang-undang Nomor. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Dan pasal 3  UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 tahun  2001 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Karena proyek pembangunan ini diduga kuat melanggar hukum dan terindikasi merugikan keuangan Negara demi kepentingan pribadi.

 

(Biro-Kukar Mdcc-PN)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: