HEADLINE NEWS

Reshuffle Jokowi Untuk Mengamankan Poros PDIP-Golkar

pinal news

Pikiran Nasional,.—Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi kali ini, selain “demi kelancaran kerja pemerintahan”, terutama bertujuan mengamankan pencalonan dirinya untuk masa jabatan kedua kedua tahun 2019. Oleh Hendra Pasuhuk.

Jokowi memang mengejutkan. Banyak pengamat politik di Indonesia “kaget” dengan munculnya nama-nama figur yang selama ini tidak mereka perhitungkan untuk masuk ke kabinet Reshuffle II. Berbagai pertanyaan dilontarkan tentang kompetensi para pejabat-pejabat yang baru, dan mengapa menteri A yang dinilai baik diganti atau digeser jabatannya.

Adalah benar, bahwa Presiden Joko Widodo selalu berusaha mencari jalan kompromi, ketimbang konflik terbuka. Dia juga lebih ingin “mengayomi”, daripada memerintah secara kontroversial. Beberapa hal dalam pemerintahan Jokowi adalah “harga mati”, misalnya posisi Puan Maharani sebagai menteri.

Kompromi-kompromi politik yang dilakukan Jokowi, yang selama kampanye pemilu presiden berjanji “tidak akan transaksional”, selalu bertujuan menenangkan pertentangan. Ketika muncul kontroversi soal pencalonan Kapolri Budi Gunawan, Jokowi lebih memilih “jalan selamat”. Demikian juga ketika berhadapan dengan isu Papua (“jurnalis asing bebas meliput”), kasus pembunuhan Munir atau soal pembantaian antikomunis dan anti Soekarno pasca 1 Oktober 1965.

Upaya Jokowi memuluskan jalan, sampai saat ini boleh dikata berhasil. Satu-satunya oposisi di parlemen Indonesia sekarang tinggal Gerindra, yang dicorongi oleh Fadli Zon. PAN dan Golkar sudah resmi mendukung kubu pemerintahan. Partai Demokrat memang tidak dalam pemerintahan, tapi juga bukan oposisi tulen, karena oposisi perlu lebih dari sekedar cuitan-cuitan di Twitter.

Agenda terbesar Jokowi adalah karir politiknya. Dalam hal ini, dia menunjukkan insting politik yang cukup baik. Satu üersatu lawan politiknya dirangkul masuk ke zona nyaman. Reshuffle kedua ini terutama bertujuan memuluskan jalan bagi pencalonan Jokowi dalam pemilihan presiden 2019.

Dengan dukungan PDIP dan Golkar, tidak ada pesaing lain yang punya kekuatan cukup berarti yang bisa menghambat presiden saat ini mencapai masa jabatan yang kedua, puncak karir dan kiprah politiknya.

Masuknya mantan jendral Wiranto adalah bagian dari pemulusan poros PDIP Golkar. Sebagai bekas bagian dari Golkar, Wiranto masih tetap jadi orang terpandang. Sebagai bekas calon wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, Wiranto juga bisa diterima oleh kalangan PDIP. Dan yang menentukan, dengan masuk ke kabinet Jokowi, sulitlah bagi Wiranto menggalang kekuatan untuk mendukuing calon lain di pilpres 2019, atau mengajukan dirinya sendiri sebagai capres atau cawapres. Bahwa Wiranto pernah dituduh PBB bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) di Timor Timur, tampaknya tidak menjadi bahan pertimbangan.

Wiranto akan benar-benar menjadi “orang Jokowi” yang juga bisa menenteramkan kubu keluarga Soeharto. Dialah jendral militer yang memberi jaminan keamanan penuh kepada “Soeharto dan seluruh keluarganya”, ketika bekas orang kuat Indonesia itu mengumumkan pengunduran dirinya.

Skenario Reshuffle memang diatur dengan teliti. Kegaduhan pemberitaan sebentar lagi akan digantikan dengan tema eksekusi mati. Urutan dua agenda besar itu penting, tidak boleh terbalik, karena jadi tidak efektif untuk penggalangan isu. Setelah itu, Jokowi dan kebinet barunya bisa melangsungkan perayaan kemerdekaan RI dalam suasana cerah ceria.

Lalu bagaimana dengan nama-nama lain, seperti Sri Mulyani, Anies Baswedan, Luhut B.Panjaitan? Bagaimana dengan isu-isu lain seperti HAM, pengelolaan masa lalu, pembenahan birokrasi dan revolusi mental? Bagi pemerintahan saat ini, itu semua bukan hal yang terlalu penting untuk dijadikan prioritas.

Politik Indonesia sekarang ini menggambarkan fase “ekonomi jadi panglima” secara harafiah. Dua kekuatan politik terbesar, PDIP dan Golkar, praktis dinakhodai oleh dua orang pedagang, Joko Widodo dan Setya Novanto. Sedangkan posisi Wakil Presiden juga ada ditangan pedagang, yang anggota Golkar.

Lahan politik lain seperti isu HAM, pengelolaan masa dan pembangunan idelogi, di tangan para pedagang menjadi “bargaining chips“, modal yang bisa dipakai dalam negosiasi.

 

Sumber Dw

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: