HEADLINE NEWS

PEMBENTUKAN BUMDes DESA BILA TALANG URUTAN 5 DI KEC.TABANG KUKAR

pinal news

Pikiran-Nasional Kukar.

      Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, atau yang di singkat (BUMDes) di Desa Bila Talang adalah salah satu program yang wajib dibentuk oleh Desa, dan termasuk urutan ke lima di wilayah Kecamatan Tabang.
Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut Adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh Masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
Sebagai sebuah usaha Desa, pembentukan BUMDes di Desa Bila Talang Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah benar-benar untuk memaksimalisasi potensi masyarakat Desa baik itu potensi ekonomi, Sumber Daya Alam (SDA) ataupun Sumber Daya Manusianya (SDM). Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja Desa, meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
pinal newsSasaran pemberdayaan ekonomi Masyarakat Desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani Masyarakat Desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian Masyarakat Desa sesuai dengan potensi Desa dan kebutuhan Masyarakat. Untuk mendirikan BUMDes, ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh perangkat Desa (terutama kepala Desa) sebagai komisaris BUMDes nantinya. Seperti yang dilakukan oleh  Liq Hermansyah selaku Kepala Desa Bila Talang Kecamatan Tabang dan beberapa instansi terkait. Seperti Tahapan Pendirian BUMDes yang di bentuk oleh Desa Bila Talang dilakukan melalui inisiatif Perangkat Desa Bila Talang yang dirumuskan secara partisipatif oleh seluruh komponen Masyarakat Desa.
Pendirian BUMDes juga dimungkinkan atas inisiatif Pemerintah Kabupaten sebagai bentuk intervensi pembangunan pedesaan untuk mendukung pembangunan daerah Secara umum berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Membangun kesepakan antar Masyarakat Desa dan pemerintah Desa untuk pendirian BUMDes yang dilakukan melalui musyawarah Desa atau rembug Desa. Dalam hal ini Kepala Desa ( Liq Hermansyah.red) mengadakan musyawarah Desa dengan mengundang Panitia pembentukan BUMDes, anggota BPD dan pemuka masyarakat serta lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Bila Talang khususnya.

   Selaku Kepala Desa, Liq Hermansyah juga menerangkan Begitu pentingnya keberadaan sebuah wadah ataupun lembaga di tingkat Desa yang nantinya sebagai alat untuk mendorong peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa. Apalagi dengan lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 ini mewajibkan Desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam UU tersebut juga diatur mengenai permodalan untuk Badan Usaha yang ada di tingkat Desa. Di Desa Bila Talang banyak pemahaman mengenai badan usaha di tingkat Desa hanya dalam bentuk simpan pinjam. Sehingga rata-rata keberadaan badan usaha ditingkat Desa yang memiliki usaha simpan pinjam mengalami kegagalan. “Untuk itu dengan adanya Program BUMDes ini mari kita tingkat perekonomian Masyarakat, agar kedepannya bisa memberikan peluang bagi siapa saja yang mengembangkan usahanya dibidang pertanian dan perkebunan masyarakat kecil, agar tidak kalah bersaing dengan Desa atau Daerah lainnya yang sudah maju”. Terang Kepala desa kepada media beberapa waktu lalu. Sama halnya dengan Christian Ngerung selaku kasi Pemerintahan Desa Bila Talang “dengan adanya Program BUMDes ini, kami harapkan bisa mampu mengembangkan perekonomian masyarakat yang berpendapatan rendah, karena untuk apa membangun fisik terus kalau masyarakatnya tidak sejahtera” pungkasnya.
BUMDes diharapkan menjadi pintu masuk untuk mensejahterakan masyarakat Desa. Upaya ini juga diharapkan ada bentuk pelatihan bagi aparatur dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta staff desa dalam menyusun setiap program ke depannya, dalam menyusun RPJMDes dan RKPDes sebagai sebuah acuan. Sebagai jalan untuk mencairkan anggaran yang telah diatur oleh pemerintah setempat yang diharuskan memiliki tiga dokumen, yaitu RPJMdes, RKPDes dan APBDes, serta memiliki beberapa dokumen yang menyangkut administrasi Desa, sehingga potensi Desa bisa terpantau oleh Masyarakat Desa secara transparan dan akuntabilitas.

Biro Kaltim. Mrg-PN

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: