HEADLINE NEWS

MEDIASI ALOT WARGA ADAT VS PT.IP/FSP

pinal

PIKIRAN NASIONAL-KALTIM,-Begitu besarnya perhatian Warga Masyarakat Adat mengenai permasalahan hukum yang menimpa Sdr.Anderson Laing, selaku warga Adat Tabang yang juga Ketua LSM Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK-DPD KALTIM).Setelah hari ke empat  Warga Masyarakat Adat bersatu, gabungan Kab.Kukar Kab.Kutim dan Kota Tenggarong melakukan pertemuan negosiasi yang cukup alot dengan pihak Management   pinalPT.Indonesia Pratama/Fajar Sakti Prima di Kantor Perusahaan tersebut. Menyangkut permasalahan pencabutan gugatan hukum perkara kasus dugaan pemerasan Sdr.Anderson Laingyang beberapa hari pertemuan negosiasi mengalami kebuntuan dan sempat di warnai aksi demo Masyarakat Adat Bersatu menduduki kantor PT.Indonesia Pratama selama empat hari berlangsungnya negosiasi, yang di hadiri sekitar 70 orang Warga. Sementara menunggu solusi dari pihak Management PT.Indonesia Pratama. Pertemuan hari ke empat, kemarin pada sabtu01/10/16 yang tidak di hadiri secara langsung oleh pihak Management PT.IP/FSP namun mediasi dandi wakilkanoleh Kapolsek Tabang Yunus Tanjung Padang selaku pihak keamanan wilayah Tabang, juga turut hadir Personel Kasat Intelkam Polres kukar barulah Masyarakat Adat sedikit lega, sebab dalam masalah ini Kapolsek mengundang secara lisan dan tertulis kepada 17 orang para perwakilan warga serta Tokoh-tokoh Adat dari dua kabupaten Kutim-Kukar. Kapolsek bersedia dan siap memfasilitasi kedatangan mereka hadir di Polres Kukar, guna membahas masalah penyelesaian pencabutan gugatan perkara hukum Sdr.Anderson Laing,yang akan di langsungkan pada kamis tanggal 6/10/16 bertempat di ruang Tri Brata Polres Kutai Kartanegara. Menyusul undangan dari Kapolres Kukar kepadaWarga Masyarakat Adat Bersatu gabungan tersebut. Warga Masyarakat Adat beseta Tokoh dan kepala Adat menyatakan siap menghadiri undangan pertemuan tersebut, dengan harapan segala tuntutan Warga masyarakat Adat Bersatu dapat di penuhi, yakni pencabutan gugatan perkara dugaan pemerasan yang di tudingkan pinal-2

kepada Anderson L, melalui Legal Hukum Perusahaan Indonesia pratama Ardian Danuarja. Adapun undangan yang siap di fasilitasi oleh Kapolsek sebanyak 17 orang yang awalnya sempat manjadi kontroversi warga adat, “seharusnya yang wajib memfasilitasi kami adalah pihak perusahaan bukan Bapak-bapak pengaman ini” pekikan salah satu warga dari luar ruang rapat mediasi. Yang awalnya perusahaan indonesia pratama siap memfasilitasi warga sebanyak lima orang saja, di antara tujuh belas orang yang di rekomendasikan pihak Polsek untuk turut hadir, selaku perwakilan. Namun karena Pak Kapolsek ingin meredam emosi warganya, agar wilayahnya tetap dalam kondisi aman dan kondusif serta demi menjaga  agar tidak terjadi aksi yang berkelanjutan, maka pengambilan keputusan untuk memfasilitasi tujuh belas orang warga serta Tokoh dan Kepala Adat adalah pilihan yang tepat.(TIM-PINALKALTIM)

 

Biro Kaltim

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: