HEADLINE NEWS

Rita Widyasari Bupati Kukar diduga Dalang Korupsi Dana Reboisasi

pinal-news

Pikiran Nasional, Tenggarong 23-09-2016

Iksanudin Ketua Dpc Lsm Lidik Kukar Menuding Bupati Kukar diduga sebagai dalang Korupsi Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR).

sejak tahun 2004 s/d 2015 penggunaan Dana Reboisasi tidak jelas di belanjakan untuk apa ?… Sedangkan Data Laporan Penerimaan Keuangan Dana DBH-DR ada selisih nilai antara Data Peneriman Keuangan di Kas Daerah mencatat sebesar 105.701.571.466. Sedangkan di Kas Dinas Perkebunan tercatat sebesar Rp. 100.008.255.218. Sehingga terjadi selisih sebesar Rp.5.693.316.248. Diduga Kuat telah menggunakan dokumen palsu serta menyalahgunakan kewenangan yang sangat berpotensi merugikan keuangn negara.

kabag-humasSementara surat Konfirmasi dari Dpc Lidik Kukar dengan surat nomor : 086-A1/DPC-LIDIK KUKAR/IX/2016 yang ditujukan kepada Rita Widyasari selaku Bupati Kukar di Tanggapi melalui Plt.Sekda melalui Dapid Harynto selaku Kabaghumas, menyampaikan via pesan (WA) pada ketua lidik Kukar. berikut kutipanya : Mas,, sesuai arahan Plt. Sekda bahwa surat balasan yang pemkab berikan sdh benar aja datanya,,,,, sdh diaudit BPK sebagaimana SAP,,,,, data yang disajikan Disbunhut dan data Dispenda benar semua sesuai data simda keuangan dan sistem adm transfer daerah yang ada di BPKAD,,,,, bahwa selisih merupakan dana sisa salur transfer Pemerintah Pusat ke Pemkab,,,,Data di Dispenda merupakan data PMK atau Perpres yang memuat alokasi yang akan diterima Pemkab tahun akan datang yang menggambarkan asumsi pendapatan kita di APBD,,… sedangkan data yang dari disbunhut merupakan realisasi real yang diterima pemkab,,. “Pesan singkat Kabaghumas via WA”

Sedangkan Iksanudin tidak percaya melihat tanggapan dari Pemkab Kukar yang mengatakan “Data di Dispenda menggambarkan Asumsi Pendapatan di APBD,, sedangkan data yang dari Disbunhut merupakan realisasi real yang diterima pemkab”.

Bagaimana mungkin bisa dipercaya,,,,,,?. Data di Kas Dispenda itu Data Laporan Keuangan yang akan digunakan Pemkab sebagai Laporan Realisasi Penerimaan Keuangan tahun 2015 yang akan digunakan sebagai Pertanggungjawaban Pemkab tahun 2015.

sementara Data Kas di Dinas Perkebunan juga sebagai Data Laporan Realisasi Penerimaan Keuangan Akhir tahun Disbunhut tahun 2015,,,, mau dikatakan Data Asumsi dari Mana Bos ?…. kalau Pemkab masih nyangkal juga, ayo kita bongkar-bongkaran data, termasuk tunjukkan fakta realisasi penggunaan keuangan reboisasi dilapangan, dimana ?,,,, kalau perlu disaksikan pihak Kepolisian “Tantang Iksanudin” saat menyampaikan informsi pada kepada redaksi pikiran nasional di Bandung.

“selanjutnya Iksanudin Ketua Dpc Lsm Lidik Kukar” mendesak agar Kapolres Kutai Kartanegara, Kapolda Kaltim, dan Mabes Polri mengusut dugaan ini Demi Rasa Keadilan dan DEMI TEGAKNYA HUKUM dan yang terpenting adalah mengusut pelaksanaan kegiatan Reboisasi dilapangan !… sebab Dana Reboisasi Kukar sejak tahun 2004 s/d 2015 tidak jelas dibelanjakan untuk apa ?.. diduga telah menggunakan Dokumen Palsu serta ada indikasi melanggar Pasal (3) dan mengarah pada Pasal (2) UU RI. No. 31 tahun 1999 juncto UU RI. No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. “Pungkas Iksanudin Ketua Dpc Lidik Kukar”

 

Biro Kaltim

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: