HEADLINE NEWS

Indikator kegagalan membangun dan dugaan korup Rita Widyasari

pinal news

Pikiran Nasional Kaltim — Korupsi di negeri ini memang menjadi biang dari semua akar permasalahan dan masih tumbuh subur meskipun beberapa kasus telah divonis dan pelakunyapun sudah diganjar hukuman denda dan kurungan, tapi hal itu tidak menjadikan jera para pelaku korupsi.

Terkait dengan korupsi LIDIK Kukar menyoroti kinerja Rita Widyasari selaku Bupati Kukar. ” Rita Widyasari selama menjabat bupati kukar dalam masa jabatan priode  2010 s/d 2015  dalam penilaian saya, dapat diduga  sewenang-wenang dalam mengambil kebijakan, karena  ada indikasi kegagalan dalam membangun dan juga dapat diduga korup. Salah satunya kegiatan “Percetakan Sawah dan Irigasi Modern ” ujar Iksanudin selaku ketua LIDIK Kukar kepada redaksi, menurut Iksanudin ada beberapa kejanggalan dan diduga ada tindak korupsi diantaranya :

  “Percetakan Sawah dan Irigasi Modern Tahap II Kecamatan Tenggarong-Seberang” di Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara Kaltim. Kode Lelang: 70198. Nilai Kontrak Rp 74.099.335.000,00 yang dikerjakan oleh pihak ketiga. Dokumen kontrak tahun jamak Nomor : 527/610/DPU/XII/2011 Tanggal 07 Desember 2011. Selesai 23 Agustus 2013. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Tahun Anggaran 2011,2012, dan 2013. Publik bisa melihat secara kasat mata Indikator kegagalan proyek multi years dan menurut penilaian saya kegiatan ini gagal fungsi, mubazir, karena proyek ini tidak ada azas manfaat, tidak sesuai rencana, serta hasil kegiatan belum dapat dimanfaatkan sesuai dengan namanya yaitu, “sawah dan irigasi modern”, indikasinya telah merugikan keuangan negara.

Proyek kegiatan ini diduga dipaksakan dengan kebijakan kesewenangan karena terindikasi kegiatan ini tanpa proses study kelayakan (FS) dan analisis dampak lingkungan (AMDAL)  andaikan proyek ini ada proses  FS dan AMDALnya, maka hal ini justru menjadi lebih lucu lagi, sebab kalau proyek telah melalui proses study serta analisis dampak maka kecil kemungkinan proses kegitan akan bermasalah, baik dalam proses pengerjaan maupun hasil pengerjaan namun kenyataanya hasil kegiatan proyek sekarang ini sulit dibayangkan, baik hasil kegiatan secara tehknis, apalagi bila diukur dari segi manfaat sebagai “sawah dan irigasi modern”. yang terlihat hanyalah hamparan semak belukar sedangkan irigasi modern sama sekali tidak mencerminkan sebuah bangunan irigasi.  diduga Rita Widyasari telah sewenang-wenang dalam mengambil kebijakan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

seorang bupati bila mendengar atau melihat ada kegiatan proyek raksasa yang menggunakan uang negara yang diduga tidak sesuai dengan rencana mestinya keberatan karena secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan nama baiknya, apalagi menyangkut kredibelitas dirinya selaku  kepala daerah misalnya menempuh jalur hukum, namun dalam hal ini saya belum mendengar ada tindakan. Terindikasi ada pembiaran atau mungkin sengaja ditutup-tutupi maka patut diduga ada persekongkolan yang berpotensi untuk memperkaya orang lain atau diri sendiri.

paket kegiatan ini telah kami laporkan pada “penegak hukum” Nomor surat : 076-A1/DPC- LIDIK KUKAR/IX/2016.  Tanggal 07 September  2016. dengan dugaan telah merugikan keuangan negara,  dengan harapan bisa ditindaklanjuti sesuai aturan dan hukum yang berlaku.

” kita liat saja nanti bagaimana kinerja para penegak hukum ” pungkas Iksanudin

pinal newsterkait dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi seperti yang disampaikan Iksanudin Ketua DPC LSM LIDIK Kukar kepada redaksi Media Pikiran Nasional beberapa waktu yang lalu, redaksi mencoba menghubungi Rita Widyasari yang akrab dipanggil bunda Rita itu, namun no yang redaksi dapat dari sumber ternyata tidak biasa dihubungi sesuai dengan surat LIDIK Kukar No. 072-INFO/DPC- LIDIK KUKAR/X/2016 yang redaksi terima redaksi mencoba konfirmasi kepada Dapit Hariyanto selaku Kabag Humas Pemkab Kukar di No.0811584XXX , menurut Dapit Hariyanto terkait dengan permasalahan idikasi tersebut ” Bukan dalam kewenangannya untuk memberikan konfirmasi melainkan kewenangan dinas bina marga dan pengairan serta inspektorat daerah”. Kata Dapit Heriyanto selaku kabag humas pemkab Kukar melalui pesan singkat yang disampaikan ke redaksi dan sampai dengan berita ini dirilis tim berusaha untuk konfirmasi ke dinas bina marga dan pengairan serta inspektorat daerah.

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: