HEADLINE NEWS

Kades Marjuni : “ ADD di pangkas, pelayanan Masyarakat tetap nomor 1 ”

pikiran nasional

Kukar Pinal, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara patut berbangga memiliki putra Daerah yang konsisten melayani Masyarakat yang di pimpinnya.  sebagaimana  yang di lakukan oleh  Kepala Desa Desa Teluk Dalam pantai Kec. Tenggarong Seberang , di tengah gonjang-ganjing alokasi dana desa (ADD) Kabupaten Kutai Kartanegara   yang akan mengalami  pemangkasan hingga mencapai lebih dari 40% pada realisasi  Tahap III Tahun 2016 ini, tidaklah mempengaruhi kinerja seluruh aparatur pemerintahan Desa Teluk  Dalam Pantai dalam hal memberikan pelayanan bagi Masyarakat setiap harinya. hal ini terlihat dengan banyaknya warga yang  datang dan pergi  di Kantor Desa dengan beragam kepentingan.

Di temui di kantornya,  Kades Marjuni mengungkapkan, “ Pemerintah Daerah tentu memiliki alasan dan payung Hukum  yang jelas  ketika harus melakukan pemangkasan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Tahun Anggaraan 2016 ini”.tegasnya. di katakan bahwa  Desa Teluk dalam pantai untuk Tahun ini mendapat  total Alokasi Dana Desa (ADD)  dan Dana Desa (DD) tahun ini hanya mencapai Rp. 1, 5 M, saja,  nilai ini tentu  tidak cukup, tetapi dirinya sebagai Kepala Desa yang sudah dipilih, di percaya, dan di beri amanat oleh warga Desa untuk memimpin serta melayani warga Desa,  maka yang harus di lakukan adalah menerima pemangkasan tersebut, jangan sampai ini (pemangkasan.red) menganggu pelayanan warga, tinggal bagaimana mengatur dan menyesuaikan   anggaran tersebut dengan kebutuhan yang  ada. sedangkan tugas utama seorang Kepala Desa adalah melayani kepentingan warga Desa dan itu yang harus menjadi prioritas nomor 1.”  urainya, ketika menanggapi  aksi sebagian besar Kepala Desa yang melakukan protes hingga  demo terhadap kebijakan pemerintah Daerah Kab. Kutai Kartanegara memangkas Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2016.

Ia menambahkan,  “ Kepastian regulasi dari Pemerintah Daerah sebagai panduan dan dasar bagi pertanggung jawaban realisasi ADD, justru lebih di butuhkan saat ini,  agar tidak ada lagi keterlambatan dalam hal penyusunan laporan pertanggung jawaban (LPJ) sebagaimana yang masih sering di alami oleh Pemerintahan Desa.” pungkasnya. (Dad/Red)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: