HEADLINE NEWS

ADA APA DENGAN KEJARI KOTA BENGKULU TERKAIT DUGAAN KORUPSI DPPKA 2013

pikiran nasional

Pikiran Nasional,Bengkulu. 26 Januari 2017 Dugaan penyalahgunaan dana kegiatan penyusunan  (DPPKA) APBD perubahan tahun 2013 Kota Bengkulu  dengan anggaran lebih kurang satu miliar yang telah diperiksa  Kejari Kota Bengkulu namun belum jelas siapa tersangkanya bahkan ujung pangkalnya.

Rumor yang berkembang di warung-warung kopi bahwa kasus dugaan  penyalahgunaan dana kegiatan penyusunan  (DPPKA) APBD–P tahun 2013 kemungkinan akan di peti-es-kan bahkan kemungkinan akan menguap begitu saja karena sangat santer isu Kejari Kota Bengkulu mendapat intervensi dari pihak yang menginginkan  kasus ini tidak  terungkap. Hal ini disampaikan oleh salah seorang warga yang kebetulan nyerocos, namun sangat disayangkan saat diketahui ada wartawan pikiran nasional disekitar obrolan dengan sekejap bubar bahkan warga ketakutan  khawatir dianggap pencemaran nama baik.

Merasa penasaran, wartawan pikiran nasional melakukan searching/browsing di internet untuk mendapatkan informasi dari media online lokal sejauh mana isu yang berkembang terkait dugaan korupsi tesebut ?.

Dikutip dari salah media on line lokal, “Bengkulu RB” memberitakan, Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam waktu dekat akan mengeskpos kasus dugaan penyalahgunaan dana kegiatan penyusunan  (DPPKA) APBD perubahan tahun 2013 dengan anggaran lebih kurang satu miliar. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu I Made Sudarmawan, SH, Rabu (22/09) saat berada Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

“Untuk kasus DPPKA kita sedang hanya menunggu kerugian negaranya lagi dalam waktu dekat ini, kita koordinasi terakhir hari Senin (20/09) kemarin. Masih ada kekurangan sedikit saja, kalau pemanggilan saksi sudah clear semua,” terangnya.

Diketahui laporan tersebut sudah lama mengendap di korps Adhyakasa tersebut. Dimana pihaknya sudah memanggil mantan Kepala DPPKA Kota Bengkulu  Syafrie Syarif  dan Mantan Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKAD tahun 2013 Wilson, mantan Staf  hendra dan Mantan Kasi Bendahara Aidil.

“Saksi yang diperiksa orang-orang di Dinas DPPKA, yakni Kepala DPPKA Kota Bengkulu, mantan Kepala DPPKA, dan pihak Inspektorat. Karena perkara ini berdasarkan temuan, maka orang Inspektorat juga diperiksa,” ujarnya. [RU].

Selanjutnya dikutip dari media online lainya “Nusantara terkini.com”  memberitakan, Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bengkulu kembali memeriksa tiga mantan anggota dewan banggar (Badan Anggaran), MU dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), KF Fraksi Gerindra dan ES dari Fraksi Hanura. Selain itu Pihak Kejari Kota Bengkulu juga memeriksa mantan Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKAD Kota Bengkulu tahun 2013, Wilson. Para saksi yang diperiksa tersebut dimintai keterangan oleh Kejari terkait dugaan korupsi dana honorium dari 14 anggota dewan pada pembahasan Rancangan Anggaran Perubahan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2013. Dalam pembahasan tersebut setiap anggota dewan banggar (Badan Anggaran) ketika itu medapat dana sebesar Rp 900 juta.

Kasi Pidsus Kejari Irvon Desvi Putera mengatakan, kasus ini masih dalam tahap pemeriksaan pihaknya.  “Kita memanggil mantan banggar anggota DPRD Kota tahun 2013 yang menerima honorium dalam pelaksanaan DPPKA Kota Bengkulu. Selain tiga anggota dewan, mantan Kabid Pengelola Keuangan DPPKAD Kota Wilson juga kita periksa. Mereka masih saksi, ini pemeriksaan masih berjalan,” tegasnya kepada wartawan di Bengkulu, Rabu (20/07).

Namun demikian,  Kasi Pidsus ini  belum mau berkomentar  rincian kerugiaan atas pemeriksaan ini. Pihaknya hingga saat ini masih menunggu hasil dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam melakukan tahap perhitungan kerugian tersebut.

Sedangkan mantan anggota DPRD Kota Maras Usman menegaskan, ia tidak mengetahui jika dana tersebut menjadi penyelidikan peneggak hukum. Dimana dirinya mendapatkan uang sebesar Rp 3 juta.

“Uangnya sudah saya kembalikan, tapi kita tidak tahu ini menjadi penyelidikan kejaksaan,” tegasnya.

Sedangkan mantan Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKAD Kota sudah dipanggil dua kali oleh pihak Kejari Bengkulu. Dimana mantan Kadis DPPKAD Kota Bengkulu juga diperiksa Syafri Syarif pada tanggal 14 Juni 2016 lalu.  Kasus ini mencuat setelah dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. (NU 003)

Merasa penasaran, Wartawan Pikiran nasional telah mendatangi kantor Kejari kota bengkulu untuk mendapatkan konfirmasi mengenai kebenaran isu dugaan korupsi diatas. Namun sangat disayangkan dengan alasan ada kesibukan, kejari, kasi intel dan kasi pidsus belum dapat ditemui. Hal ini disampaikan oleh Wansyah petugas piket dikantor kejari kota bengkulu (25/1/17).

Terkait masalah ini Wartawan Pikiran nasional masih akan berusaha kembali konfirmasi pada kepala kejaksaan negeri kota bengkulu,  Asisten Pengawas Kejati Bengkulu dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung RI di Jakarta. Untuk memastikan apa yang sesungguhnya yang terjadi dengan kasus dugaan tersebut diatas ?… (Iksan)

Biro Bungkulu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: