HEADLINE NEWS

PT. BAYAN GROUP MEMBANTAH TUDINGAN LSM PUTRA BANGSA TERKAIT PERMASALAHAN LINGKUNGAN

pikiran nasional

PIKIRAN NASIONAL KUKAR – Tenggarong 25/01/17 Pemkab Kutai kartanegara menggelar acara rapat, yang di pimpin oleh Ass II pemkab Kukar Pak widi, di ruang rapat asisten perekonomian complek perkantoran Bupati Kutai Kartanegara terkait permasalahan lingkungan sekitar perusahaan akibat aktivitas kegiatan tambang batu bara di dua kecamatan yakni kec. Tabang dan kec. Kembang Janggut. Pertemuan yang menghadirkan beberapa tamu undangan dari PT. Indonesia Pratama, PT. Fajar Sakti Prima dan PT. Bara Tabang yang tergabung dalam satu induk (Bayan Group), juga hadir beberapa pejabat instansi pemerintahan yang terkait dalam pengelolaan lingkungan, serta tamu undangan Camat Tabang, Camat Kembang Janggut serta beberapa Kepala Desa se Kecamatan Tabang dan se Kecamatan Kembang janggut. Selaku tamu undangan yang juga tidak kala pentingnya di hadiri oleh sdr. Lendi Mursalin ZF Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Putra Bangsa-Peduli Lingkungan Hidup (LSM LPB-PLH) dan turut serta beberapa tokoh-tokoh aktivis koalisi ormas dan LSM se Kukar yang peduli terhadap lingkungan sekitar Bumi Etam khususnya Kutai kartanegara.

pikiran nasionalTema pembahasan dalam rapat, mengenai persoalan permasalahan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang di kelola oleh PT. Bayan Group, terindikasi berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat sekitar di dua Kecamatan, menurut data yang di kumpulkan oleh LSM LPB-PLH.

Melalui Ketua umum LSM Putra Bangsa Peduli Lingkungan Hidup Lendi Mursalin ZF mengungkapkan di hadapan para pejabat Pemkab serta tamu undangan rapat bahwa “apa yang di rasakan oleh sebagian masyarakat kita di hulu, adalah ungkapan kekecewaan terkait buruknya pengelolaan dampak lingkungan di wilayah mereka, justru itu adalah tanggung jawab perusahaan yang beroperasi dan bersinggungan langsung dengan masyarakat wilayah sekitar IUPK perusahaan tersebut”. Terang Lendy Mursalin ZF. Sementara itu melalui perwakilan PT. Bayan Group yang di komandoi oleh KTT Arifin Batung (Kepala Tehnik Tambang) menjawab “apa yang di ungkapkan  oleh Lendi (LSM LPB-PLH) baik secara tertulis sesuai data dan secara lisan yang telah di sampaikan langsung kepada Pejabat Pemkab Kukar dalam rapat hari ini, itu tidak beralasan dan tidak relevan, demikian halnya data gambar dan fakta lapangan sangat jauh dari segala kemungkinan yang di sangkakan terhadap pelaksanaanya di lapangan”. Banta Arifin Batung.
Rapat yang di lakukan oleh pihak pemkab tersebut, dengan maksud memediasi agar tercapai kesepakatan bersama kedua belah pihak, seolah jadi ajang perdebatan yang sengit antara pihak LSM LPB-PLH besertra koalisinya Ormas/LSM kepada Tiga Perusahaan Tambang Batu Bara yang tergabung dalam (Bayan Group) PT. Indonesia Pratama (IP) PT. Fajar Sakti Prima (FSP) PT. Bara Tabang (BT)

pikiran nasionalKemudian setelah mendengar jawaban serta sikap dari KTT Bayan Group (Arifin Batung-red), di jawab pula oleh sdr. Lendi “tidak ada alasan untuk membantah data serta fakta lapangan yang telah kami kumpulkan dan apa yang telah kami sampaikan secara tertulis, kepada pejabat yang berwenang dalam tata kelola lingkungan, selain turut serta membuktikan kebenaranya langsung di lapangan, sementara alasan KTT  mengenai hal yang tidak relevan itu, silahkan kita buktikan bersama-sama nanti”. Tegas Lendy.
Kembali di jawab oleh Arifin Batung “silahkan saja cek ke lapangan!!,, kami selalu bersedia untuk itu, bahkan hingga hari ini, kami masih menunggu pengecekan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) sesuai penyampaian Lendy terhadap instansi terkait mengenai realisasi disimilasi jalan serta jembatan, sesuai isi kesepakatan surat yang di tanda tangani Eks Bupati Kukar Syaukani HR antara PT. Melapi Timber ke PT. Fajar Sakti Prima yang kata lendi perlu di lakukan pembenahan dan satu hal yang perlu di ingat oleh Lendi dan kawan-kawan nya, pada rapat hari ini, bahwa kami tidak akan pernah bersedia membayar se peserpun atas nilai dua koma lima milyar rupiah yang menjadi tuntutan Lendi (LSM LPB-PLH) beserta masyarakatnya, termasuk tetek bengek tuntutan uang debu, ingat itu”. Bunyinya menanggapi ajakan lendi, kepada para pejabat instansi Pemerintah untuk turut serta mengecek kondisi lapangan.    Terkait hal yang di permasalahakan oleh LSM LPB-PLH yang di motori oleh Lendi yang membonceng koalisinya dalam rapat pertemuan hari itu, ada beberapa item yakni – pengelolaan air hasil daur ulang limbah yang kurang maksimal, kemudian di tumpahkan ke sungai mejuk dan sungai petung, – penebangan kayu log di antaranya merupakan kayu-kayu langka dan di lindungi, serta penggunaan sirtu local dan disimilasi jalan jembatan yang tidak permanen sesuai dengan acuan kesepakatan isi surat peralihan PT. Melapi Timber ke PT. Fajar Sakti Prima yang di tanda tangani langsung oleh eks Bupati Kutai Kartanegara Drs. H. Syaukani HR (Alm)  No 600713/620/DPU/X/2004 Tenggarong 29-oktober-2004.  Kembali di jelaskan oleh Lendi, dengan pemaparanya sebagai berikut “salah satu contoh dampak pembuangan air limbah daur ulang kolam stelling fond, yang kerap di jadikan keberatan oleh warga khususnya warga yang yang berladang menggunakan pemanfaatan sumber air dari aliran sungai ke ladang-ladang mereka, utamanya pada saat musim penghujan, air terlihat begitu keruh dan berbau. Aliran sungai yang di maksudkan warga yakni sungai mejuk dan sungai petung, dan juga dampak dari debu yang mencemari udara sekitar dari hasil kegiatan houling kendaraan mobil-mobil raksasa pengangkut batu bara” demikian ujar Lendi.(mir)

       Kepala Desa Serta Aktivis LSM Ikut Angkat Bicara Permasalahan Lingkungan.

      Di sela-sela rapat mengenai lingkungan yang di adakan oleh pemkab kukar melalui pimpinan rapat Ass II Ketika itu semakin sengitnya perdebatan antara sdr. Lendi LSM LPB-PLH dengn Arifin KTT perwakilan dari Gunung Bayan Group, kemudian  di tambahkan oleh pernyataan salah satu warga yang juga di kenal selaku aktivis local yang cukup di kenal di kukar, melalui kritikan-kritikan pedasnya yang tajam baik terhadap kinerja pemerintah maupun swasta dengan latar belakang pendidikan sarjana tehnik tambang Sdr. Yunus Fortal angkat bicara dalam rapat “seharusnya yang patut di patuhi oleh perusahaan yang kerap bermasalah dengan lingkungan, adalah kembali membuka kajian mengenai dampak lingkungan atau amdal, sebagai acuan yang harus di kaji ulang oleh perusahaan-perusahaan yang bermasalah, agar tidak ngotot ketika berhadapan dengan LSM yang memang seharusnya keberadaanya, selaku kontrol sosial bersama warga sekitar perusahaan, selain itu hal penting yang perlu di pahami mengenai keberadaan LSM yang aktiv terhadap beberapa  perusahaan-perusahaan terkemuka baik tambang maupun sawit, dalam permasalahan limbah LSM juga selaku mitra langsung pemerintah yang bersentuhan ke lapangan, terlepas dari berbagai permasalahan lingkungan, apakah hal tersebut sudah di jalankan dengan baik dan benar sesuai dengan SOP nya perusahan yang tersebut”, dan juga para peserta rapat kembali di singgung oleh Yunus bahwa “seharusnya jika ada masyarakat yang melapor mengenai keluhan limbah perusahaan, pihak pemerintah seharusnya langsung menanggapi ke lapangan dengan pola sidak, tanpa harus menyampaikan bocoran kepada pihak perusahaan akan kedatangan pihak pemerintah sesuai laporan warga, agar tidak ada kecurigaan akan perbaikan-perbaikan yang lebih dulu di benahi oleh pihak perusahaan sebelum tim inspeksi lapangan tiba di lokasi”. Serta komentar lain dalam rapat di tambahkan juga oleh salah satu perwakilan Pemuda Pancasila PAC wilayah Tabang Sdr. Soleh bahwa “hal apa yang telah di sampaikan oleh sdr. Lendi tidaklah nyambung dengan jawaban sdr. Arifin dan itu adalah cara berkelitnya pihak perusahaan dari masalah dengan jawaban bantahan KTT nya yang tidak ingin  di sentuh scense of crime nya atau  dalam arti perusahaan berusaha lari dari sisi kriminal nya atas tindakan yang tidak bertanggung jawab  terhadap warga masyarakat” ikut angkat bicara Kepala Desa Ritan Baru Musa Kemiang bahwa “apa yang telah di lakukan oleh lendi secara prosedural sudah melanggar aturan kami di sana, seharusnya lebih dulu, jika timbul permasalahan menyangkut persoalan warganya menggugat perusahaan, sebaiknya LSM manapun yang masuk dan akan mengangkat permasalahan itu, seharusnya melapor atau koordinasi dengan Desa utamanya ke saya selaku kepala desa, dan juga kepada pihak perusahaan jangan langsung melaporkan LSM tersebut ke Polres Kukar sebelum ada penyampaian ke pihak desa, atau jika laporan sudah di persiapkan ke pihak berwajib dalam penanganan masalah, sebaiknya kami pun selaku pemerintah desa wajib mendapat surat tembusan dari perusahaan” demikian masukan dari Pak Musa Kades Ritan Baru Kec. Tabang, seketika di jawab oleh Lendi (LSM LPB-PLH) bahwa “tolong Pak Kades hati-hati kalau berbicara sebab itu perlu anda klarifikasi langsung kepada warga masyarakat yang anda pimpin, sebab sebelum mengawal kasus ini, ada dua puluh orang jumlah pelapor menyerahkan KTP nya masing-masing, namun sebelumnya saya bertanya kepada mereka, kalian kan punya pemerintah desa kenapa gak lapor ke sana dulu, tapi mereka bilang, baik Kepala Desa kami, maupun pemangku adat kami di duga masing-masing sudah masuk angin oleh Perusahaan, itulah alasanya hingga sampai hari ini saya mengawal mereka dalam menuntut hak-haknya selaku warga kepada pihak perusahaan”. Demikian pemaparan lendi mengenai masukan Kades Ritan, oleh karena waktu rapat yang sempit dan hanya berdurasi sekitar dua jaman saja, kebanyakan para instansi yang hadir pun tidak banyak menyampaikan beberapa pendapat-pendapatnya dalam mengatasi persoalan perusahaan dan warga.(mir/Tim)

Biro Kaltim

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: