HEADLINE NEWS

PENIMBUNAN PESISIR LAUT TANJUNG UNGGAT DIDUGA ILEGAL

pikiran nasional

Pikiran Nasional Tanjungpinang,– Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan di DPRD Kota Tanjungpinang pada Rabu, 15 Maret 2017 untuk membahas Masalah Penimbunan Pesisir Laut dan Pembabatan Mangrove yang terjadi beberapa waktu yang lalu berdasarkan hasil Sidak Komisi III sekitar 1,5 bulan yang lalu dan Laporan Nelayan Tradisonal Tanjung Unggat pada 07 Maret 2017 ke DPRD Kota Tanjungpinang. Acara RDP dibuka oleh Wakil Ketua DPRD bapak Ade Angga sekitar pukul 11.00 WIB didampingi oleh Wakil Ketua Komisi III Bapak Ashadi Selayar dan Saiful Bahri sedangkan dari Dinas Teknis Pemko Tanjungpinang hadir Dinas Lingkungan Hidup, Balitbang, Dinas Pekerjaan Umum, Camat Bukit Bestari, Lurah Tanjung Unggat dan beberapa RW/RT Tanjung Unggat Juga turut Hadir. Pada Kesempatan awal pihak dari perwakilan nelayan Indra Jaya (Lsm Lidik Kepri) memberikan persentasi dihadapan dewan dan dinas teknis terkait tentang Kasus Pembabatan Mangrove dan Penimbunan Pesisir Laut Tanjung Unggat. Dalam persentasi ada beberapa poin penting yang disampaikan sesuai dengan tuntutan aksi dari nelayan poin ke 3 antara lain : “DPRD Kota Tanjungpinang harus Melakukan Peninjauan ulang kembali terhadap Legalitas Yang dimiliki oleh Pengusaha Bandi berupa Ijin Lingkungan, Amdal, dan Ijin Pelaksanaan Reklamasi dan ijin lainnya yang melakukan kegiatan Pembabatan Pohon Penimbunan Pesisir Laut di Kel. Tanjung Unggat sebagai upaya menyelamatkan lingkungan pesisir dan laut Tanjung unggat”. Setelah selesai perwakilan dari nelayan, Kemudian Wakil ketua DPRD Kota Tanjungpinang untuk selanjutnya mempersilahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas PU, Ke BP2T, Dinas Litbang, Camat Bukit Bestari dan sampailah kepada Lurah Tanjung Unggat Said Fadillah, Mengutip penyampaian Lurah Tanjung Unggat beliau menjelaskan bahwa Penimbunan yang di Sidak oleh Komisi III pada 01 Februari 2017 dilokasi Bandi di Tanjung Unggat itu mempunyai ada 2 (dua) Ijin Penimbunan antara lain Ijin Penimbunan Lokasi Dengan Menggunakan Bahan Galian Tanah Urug atas Kepada An. Bandi dengan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang No.371 Tahun 2008 seluas 4.950 M2, tertanggal 28 Juni 2008 ditanda tangani oleh Walikota Tanjungpinang Hj. Suryatati A. Manan dan kedua Surat Walikota Tanjungpinang No. 25/315/LH/IV/2003 Tahun 2003 seluas 2000 M2 atas Nama Asri Tjioe, tertanggal 30 April 2003. Pernyataan Lurah Tanjung Unggat pada RDP bahwa benar telah terjadi Penimbunan Pesisir yang dilakukan dilokasi bandi tapi kenapa sekarang baru dipermasalahkan. Disisi lain fakta surat PT. PENUIN No. 001/PN-TPI/III/2017 tertanggal 10 maret 2017 surat tentang Permohonan Keterangan Atas Peruntukan Lokasi Kawasan PT. PENIUN di Tanjung Unggat di Tujukan Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang isinya menyatakan PT. Peniun Belum melaksanakan Kegiatan Reklamasi dan Pembabatan Hutan Mengrove, namun kenyataan yang ada justru pihak perusahaan lain yang telah melakukan kegiatan illegal tersebut. Menyikapi bukti ijin yang di sampaikan Lurah Tanjung Unggat pada RDP dan bukti surat yang diperoleh Nelayan dari PPID Pemprov Kepri tentang pernyataan PT. PENUIN, maka Indra Jaya dari Lsm Lidik Kepri menyampaikan beberapa hal antara lain : 1. Penimbunan di pesisir Tanjung Unggat diduga illegal tanpa Ijin sebab kedua ijin itu sudah habis masa waktunya atau tidak berlaku lagi Dibuktikan Dengan ijin Penimbunan No. 371 Tahun 2008 terbit pada tanggal 28 Juni 2008 dan berkahir pada 30 Desember 2008 dan Ijin Penimbunan No. 25/315/LH/IV/2003 Tahun 2003 terbit pada 30 April 2003 dan berakhir masa berlakunya sampai 30 Nopember 2003. 2. Mendesak DPRD Tanjungpinang untuk terus menyelidiki kasus penimbunan pesisir laut tanjung unggat agar masyarakat tanjung pinang bisa memperoleh jawaban dari kasus ini dan Hak- hak Nelayan terhadap kawasan pesisir laut bisa terlindungi dan berkelanjutan untuk anak cucu. 3. dan mohon kepada wakil rakyat ini nantinya bisa merekomendasikan kasus penimbunan diduga illegal ini dibawa keranah hukum sesuai dengan UU. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang –Undang 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Demikian Rilis kami sampaikan terimakasih. Tanjungpinang, 17 – 03-2007. (Indra Jaya)

Biro Kepri

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: