HEADLINE NEWS

Reklamasi Tanjung Unggat Penuh Dengan Pelanggaran Hukum


Pikiran Nasional Tanjungpinang, 20/04/2017 Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan LSM LIDIK Kepri mengadakan diskusi publik dengan thema “Reklamasi Tanjung Unggat Untuk Siapa” dengan menghadirkan pembicara Pengacara publik Tigor Hutapea, S.H. Diskusi dihadiri Nelayan Tradisional Tanjung Unggat dan berbagai aktivis dan mahasiswa yang berada dikota tanjung pinang. Tigor Hutapea, S.H merupakan salah satu pengacara yang mengugat reklamasi di Teluk Jakarta.

Dalam diskusi ini terungkap bahwa rencana reklamasi di Tanjung Unggat diduga melanggar berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 27 Tahun 2007 Jo UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi dan Permen KP No 17 tahun 2013 tentang perijinan reklamasi di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil;

“Ada dugaan pelanggaran prosuder yang dilakukan pengembang dan walikota Tanjung Pinang dalam melakukan proses perijinan reklamasi di Tanjung Unggat, prosuder yang dilanggar berupa tidak adanya Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang menjadi syarat mutlak dalam pengaturan pengelolaan wilayah di pesisir dan pulau-pulau kecil, pengembang tidak memiliki izin lokasi dan izin lokasi pengambilan material, tidak ada rekomendasi menteri untuk izin lokasi reklamasi, selain itu Amdal yang disusun tidak komprehensif sebab tidak mengkaji tujuan dari proyek reklamasi. Padahal itu merupakan persyaratan yang harus dimiliki” Ungkap Tigor Hutapea, SH.

Selain itu kami menemukan fakta lain telah berlangsungnya penimbunan di pesisir Tanjung Unggat tanpa memiliki izin lokasi, kami menilai adanya dugaan pelanggaran pidana yang terjadi dalam proses penimbunan/reklamasi yang telah berlangsung. Pada Pasal 75 UU Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan “Setiap orang yang memamfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemamfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki izin lokasi dipidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 500 juta”. Ada dugaan kuat pengurukan / reklamasi yang telah berlangsung tidak memiliki izin lokasi. Karena itu KNTI menuntut penegak hukum untuk menegakkan ketentuan ini.
Diskusi menyimpulkan dugaan rencana reklamasi yang dilakukan pengembang dilakukan secara ugal-ugalan tanpa mengikuti proses yang sesuai. Akibatnya akan berdampak kepada hilangnya kehidupan nelayan tradisional dan mengakibatkan kerusakan lingkungan pesisir laut tanjung unggat. Ada 7 (tujuh) hektar hutan mangrove yang akan hilang dari tanjung unggat, akan banjir akibat rob air laut karena ruang air ditimbun.

KNTI Kepri menilai sebagai Provinsi Kepulauan sudah seharusnya pemerintah memiliki pandangan prioritas untuk melindungi lingkungan wilayah pesisir dan kehidupan nelayan, bukan mengorbankan kehidupan nelayan untuk kepentingan pengembang yang hanya ujung-ujungnya hanya menguntungkan para pengembang reklamasi saja. Karena itu kami menuntut agar pemerintah kota tanjung pinang untuk menghentikan proses reklamasi yang terjadi di Kota Tanjung pinang khususnya di Tanjung Unggat. KNTI Kepri juga mendesak agar pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk segera membahas bersama-sama masyarakat nelayan tradisional tentang Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP3K) dalam rangka melindungi kehidupan nelayan di pesisir dan pulau Pulau Kecil.
Demikian rilis ini kami sampaikan untuk diberitakan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia

Biro Kepri

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: