HEADLINE NEWS

Pengangkatan plt kadus Bentengge Sinjai menuai sorotan

tmp_13938-received_6133916188646471754007249
Pinal news sinjai -Hingga saat ini kebijakan pemerintah desa dengan mengangkat kembali kepala wilayah (Kadus Bentengge) terus menuai sorotan publik.

Kebijakan pemerintah desa dengan berdasar kepada peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2014 dinilai sangat tendensius oleh kalangan masyarakat yang ada di dusun bentengnge.

Hingga saat ini pasca di berhentikanya kepala dusun lama (Agus syam) di gantikan oleh pelaksana tugas (PLT) namun sangat rancuh peraturan daerah tentang desa dan peraturan Bupati tersebut di atas sangat tidak singkron. Dengan berdasar kepada peraturan yang ada justru membuat cela dan menjadi bumerang bagi pemerintah desa khususnya di desa tongke -tongke.
Abd. Rahman salah satu warga dusun bentengnge saat di konfirmasi pinal news mengungkapkan produk yang di hasilkan oleh pemda yg merupakan landasan hukum bagi aparat desa mestinya di kaji kembali lebih mendalam karna klw di lihat apa yang tertulis dalam perbub hampir sama dengan peraturan daerah mestiya di dalam peraturan bupati itu lebih menjelaskan secara rinci. Kesanya peraturan tersebut hanya copy paste…kuncinya.

Dengan adanya beberapa kejadian yang terjadi di desa harapan kami mestinya pemda begitupun dengan DPRD secepatnya melakukan pengkajian ulang dan merefisi peratuturan tersebut Badan permusyawaratan desa (BPD) satu suara.

Hasil diskusi dan pertemuan masyarakat dusun bentengge desa tongke-tongke bersma smua unsur BPD satu suara mendesak kepala desa tongke – tongke secepatya melakukan pengangkatan kepala wilayah yang baru.

Sebagaimana di atur dalam peraturan bupati setelah di terbitkan Surat keputusan pemberhentian kepala wilayah pemerinta desa bersama dengan BPD seharusnya melakukan sistem penjaringan kembali. Hal tersebut hinga saat ini belm dilaksanakan krna munculnya riak di di masyarakat.
Sattar Anggota BPD mengungkapkan saat adanya aduan dari masyarakat menyampaikan. Pihaknya sudah memperingati kepala desa setempat untuk secepatya melakukan pengangkatan kepala wilayah karna sebelumnya kepala wilayah yang menjabat sudah di berhetikan namun kepala desa masih berdalih bahwa ada perturan yang menjelaskan bahwa saudara yg sudah di berhentikan dengan alasan tidak berijaza SMU masih bisa di angkat kembali. Atas dasar di ketentuan peralihan poin B yang di jadikan dasar untuk mengankat kembali kepala yg sudah di berhentika. Di tambahkan lagi seharusnya degan terbitnya SK pemberhentian. Dengan dasar ini kepala desa seharusnya segera melakukan upaya pembentukan tim penjaringan pungkasnya… Masyarakat desak BPD lakukan musawarah tingkat desa sebagai mana yg di atur dalam UU No. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA katanya (akmal/im)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: