HEADLINE NEWS

Kepala Desa Pulau Batang ” NORDIN ” diduga telah menyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dari 2015 hingga 2017 dan terindikasi tindak korupsi

spin-1

SPIN Kepri 2017, akibat buruk nya pengawasan oleh pemerintah setempat akan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) akhirnya membuat pemerintah merugi hingga milyaran rupiah.hal tersebut dapat dilihat dari Pembangunan-pembangunan dari daerah yang tertinggal seperti Desa Pulau Batang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan dari pantauan dan informasi langsung yang diberikan oleh masyarakat membukti kan gagalnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang di laksana kan oleh Kepala Desa Pulau Batang. Pembangunan-pembangunan yang memakan dana pemerintah milyaran rupiah tersebut ternyata seakan di kelola dengan sembarangan oleh aparatur desa. Hal itu terbukti dari pembangunan fisik yang di kelola oleh Aparatur Desa Pulau Batang di tahun 2015 tentang pembangunan Sarana Air Bersih Dusun II Tekoli Pulau Batang Yang memakan anggaran sebesar Rp.100.000.000,00. Pembangunan yang harusnya dapat menambah kesejahteraan dan keperluan akan air bersih bagi masyarakat malah tidak berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya, selain itu penggunaan material untuk pembangunan itu pun tidak sesuai dengan kondisi dilapangan mau pun apa yang tertulis didalam Rencana Pembangunan Desa (RPD) yang mengakibatkan ketidak fungsian akan pembangunan sarana air bersih itu sendiri.  

spin-2

Selain ada nya laporan akan keluhan pembangunan yang dilaksana kan oleh Kepala Desa Nordin di tahun anggaran 2015 ternyata masih saja terjadi di tahun 2016 sampai 2017. Di Rencana Pembangunan Desa (RPD) tahun anggaran 2016 terdapat dugaan-dugaan akan Prilaku Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Nordin. Berdasarkan keterangan dari masyarakat bahwa dana anggaran desa banyak di gelap kan oleh kepala desa, contohnya dalam RPD Tahun Anggaran 2016 akan Pengadaan Sarana Transportasi Sekolah disini menurut pengakuan dari Tokoh Masyarakat Hassan (62) Dusun I Tanjung Ambat, Beliau menjelaskan bahwa operasional pengadaaan sarana transportasi tersebut menggunakan dana talangan hasil musyawarah masyarakat desa, dikarena kan belum terealisasi pencairan  dana anggaran ADD untuk tahun 2016. Didalam keterangan Hassan (62) mengakui bahwa keseluruhan total operasional akan pengadaan sarana tersebut mencapai total Rp.60.000.000.00 secara keseluruhan, menggunakan dana talangan masyarakat Pulau Batang. Tetapi jumlah tersebut tidak sesuai dengan Draft Rencana Pembangunan Desa (RPD) yang mencapai Rp.72.546.028.80. Disini pun mulai di pertanyakan akan sisa dana yang di duga Kepala Desa telah melakukan Penggelapan.

spin-3

Pada Draft Rencana Pembangunan Desa (RPD) DI Tahun Anggaran 2017 terkait Pembangunan Pelantar Masyarakat di Dusun II Tekoli Pulau Batang, terdapat permasalahan dalam Proses pengerjaan Proyek tersebut yang memakan Anggaran Dana Desa Sebesar Rp.223.005.562,00. Dikarena kan proyek pembangunan yang seharusnya sudah rampung pada bulan oktober 2017 sesuai dengan Draft Rancangan Pembangunan Desa (RPD) tahap I terbukti tidak selesai. pengerjaan tersebut seharusnya wajib diselesai kan selama kurun waktu 90 hari masa kerja. Tahap pencairan dana pun diketahui 100%, tetapi pengerjaan tersebut tidak dapat di pertanggung jawabkan oleh kepala desa sebagai pemegang wewenang dan hak dalam mengelola dana desa. Selain itu temuan di lapangan terkait dengan material yang diguna kan untuk pembangunan pelantar tersebut tidak sesuai seperti pemakaian pipa besi dan besi ulir  yang sudah berkarat dan tidak layak digunakan. Yang menyebabkan ketahanan akan pemakaian pelantar tersebut pun diragukan. Kegagalan akan pembangunan desa ini sangat di sayang kan apalagi pembangunan untuk sarana dan prasarana masyarakat malah menjadi masalah untuk kemudian hari di karena kan kurang bertanggung jawabnya seorang pemimpin desa itu sendiri.

laporan maupun keterangan dari masyarakat selanjutnya terkait dengan pembangunan drainase di Dusun I Tanjung Ambat juga terdapat masalah dalam pengerjaan proyek pembangunan drainase. Hal tersebut dapat dijelaskan oleh keterangan masyarakat yang mengatakan bahwa pengerjaan proyek tersebut ternilai seperti asal-asalan. Dikarena kan  pembangunan yang baru saja selesai di tahun 2017 sudah 2 kali mengalami perbaikan dikarenakan rubuh nya drainase. Bahkan masyarakat menjelaskan bahwa baru seminggu setelah proses pekerjaan selesai bangunan drainase yang seharusnya dapat bertahan minimal 5 tahun sudah rusak dan mengganggu rutinitas masyarakat desa. Kejadian itu pun sampai terulang 2 kali dalam kurun waktu tidak sampai 3 bulan. Berdasarkan pengakuan dari Sekretaris Desa Amran mengatakan bahwa pembanguan drainase itu sendiri sudah sesuai dengan Draft Rancangan Pembangunan Desa (RPD) Tahun Anggaran 2017 bahkan tim perinci dari Provinsi Pak Sofyan sudah turun untuk melihat ketahanan dan kondisi di lapangan. Namun sangat disayangkan pembangunan yang memakan anggaran sebesar Rp.79.573.535,00 dari Kas Negara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya  tetapi malah meresahkan masyarakat.

Pertanggung jawaban dari kepala desa sendiri akan pembangunan desa pun patut untuk di pertanya kan, apa kah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum pembangunan itu akhirnya di laksana kan. Kepala desa nordin yang ternilai seperti tidak bertanggung jawab sudah sering kali di keluhkan oleh masyarakat seperti kurang disiplinnya aparatur pemerintah desa Pulau Batang dalam melaksana kan tugas dan kewajibannya untuk melayanani masyarakat. Kepala desa sendiri di akui oleh masyarakat jarang sekali untuk masuk ke kantor,bahkan hampir semua urusan administrasi dan pelayanan dilakukan di rumah kepala desa. Kantor desa yang seharusnya berfungsi sebagai tempat pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat malah tidak berfungsi sebagaimana harusnya yang membuat semua pengurusan administrasi dan  pelayanan menjadi terhambat. Sudah seharusnya pengawasan akan desa yang tertinggal menjadi prioritas utama pemerintahan agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kecil dapat terealisasikan sebagaimana harusnya. Kepala desa sebagai pejabat tertinggi di desa seharunya dapat memberikan pelayanan dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Seperti yang sudah di atur di uu no.6 tahun 2014 pasal 26 tentang kepala desa hak dan kewenangannya. Selain itu kepala desa dalam membuat rancangan pembangunan desa setidaknya harus mencampur tangan kan masyarakat di dalam musyawarah agar pembangunan tidak terhambat dan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan masyarakatdesa. ( Tim Rn/Ags/Sis )

 

Biro Kepri

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: